REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Ketidakpastian pasar global, perlambatan ekspor, serta potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) menjadi tantangan nyata yang harus dihadapi oleh seluruh pemangku kepentingan. Ini termasuk pemerintah, dunia usaha, dan para pekerja.
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam kegiatan Sarasehan Ekonomi yang digelar di Menara Mandiri, Jakarta, pada 8 April 2025, menegaskan pentingnya kemandirian ekonomi nasional dan optimisme terhadap masa depan perekonomian Indonesia.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Anggoro Eko Cahyo mengatakan, BPJS Ketenagakerjaan siap melaksanakan peran penting untuk membantu negara menjaga kemandirian ekonomi nasional, terlebih kepada seluruh pekerja agar siap menghadapi tantangan yang mungkin terjadi.
"Kondisi ekonomi global memang menantang, namun Indonesia adalah bangsa besar dengan sumber daya yang melimpah. Dengan kerja sama yang solid, kami optimistis bahwa kita dapat mengubah tantangan ini menjadi peluang untuk kemajuan bersama," ujarnya.
Melalui program unggulan seperti Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), BPJS Ketenagakerjaan memberikan perlindungan komprehensif bagi para pekerja, terutama mereka yang terdampak langsung oleh ketidakpastian ekonomi.
Program-program ini menyediakan manfaat berupa tabungan hari tua, uang tunai saat mengalami PHK, akses informasi pasar kerja, hingga pelatihan keterampilan untuk mendukung pekerja agar dapat bangkit dan kembali produktif.
Anggoro menyatakan bahwa BPJS Ketenagakerjaan terus berkomitmen untuk memberikan perlindungan yang menyeluruh dan memastikan keberlangsungan hidup serta produktivitas seluruh pekerja Indonesia apapun profesinya dalam menghadapi setiap situasi yang ada.
Sementara itu, Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Pulogebang, Dewi Mulya Sari, menyampaikan bagaimana implementasi program BPJS Ketenagakerjaan telah memberikan dampak langsung di lapangan, terutama bagi pekerja yang terdampak PHK di wilayah Jakarta Timur.
"Kami di tingkat cabang melihat langsung bagaimana program-program BPJS Ketenagakerjaan memberikan dampak nyata bagi pekerja, khususnya di wilayah Jakarta Timur. Dalam kondisi sulit, perlindungan seperti JKP benar-benar menjadi penyelamat bagi para pekerja yang mengalami PHK. Kami juga aktif mendorong peserta untuk mengikuti pelatihan keterampilan agar mereka bisa kembali masuk ke dunia kerja dengan lebih siap dan percaya diri," jelasnya.
Dewi juga menekankan pentingnya sinergi antara BPJS Ketenagakerjaan, pemerintah daerah, dan pelaku usaha dalam memperluas perlindungan sosial, termasuk bagi pekerja sektor informal yang juga rentan terhadap guncangan ekonomi.
Dengan berbagai langkah nyata tersebut, BPJS Ketenagakerjaan terus membuktikan perannya sebagai garda depan dalam menjaga stabilitas dan ketahanan sosial ekonomi pekerja Indonesia, sekaligus menjadi fondasi penting dalam mewujudkan kemandirian ekonomi nasional.
Ikuti Whatsapp Channel Republika