REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD membahas soal isu korupsi bertajuk 'Capaian Hukum dan Politik dalam Sistem Demokrasi Indonesia' di Universitas Gadjah Mada (UGM), Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jumat (6/10/2023).
Mahfud menyebut, korupsi saat ini lebih meluas dan masif jika dibandingkan dengan masa Orde Baru. Eks ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut pun membandingkan dengan korupsi dilakukan pada era pemerintahan Presiden Soeharto.
Mahfud mengatakan, kala itu, APBN dibuat oleh Soeharto dan dikorupsi setelah sudah ada anggarannya. "Dulu ini (APBN) ditentukan oleh Pak Harto semuanya, korupsi terjadi pada proyek. Ini jembatan ini kelompok ini, jembatan ini kelompok si B, yang ini kelompok ini, dibagi-bagi gitu sehingga korporatisme itu tumbuh subur," kata Mahfud.
Sayangnya, kata Mahfud, korupsi saat ini justru sudah terjadi saat anggaran masih disusun. Dia mencontohkan, ketika ada yang menginginkan proyek maka orang tersebut cukup datang dan meminta kepada anggota DPR.
"Datang ke anggota DPR pesan, 'Pak, saya mau minta proyek mau bangun kampus sekian, berapa, Rp 5 triliun atau Rp 500 miliar', nanti anggota DPR bisa, tapi bayar dulu tujuh persen. Uangnya belum ada anggarannya belum ada sudah disuruh bayar. Kalau dulu ada dulu uangnya, tersedia baru dikorupsi," ujarnya.
Mahfud juga membandingkan gaya hidup anggota DPR pada era Orde Baru dengan saat ini. Dia bahkan menyinggung adanya anggota DPR yang bisa menyewa pesawat hanya untuk makan siang di luar kota.
"Dulu zaman Pak Harto coba, saudara lihat anggota DPR kalau yang suka pulang seminggu sekali dari Jakarta ke Jogja, ke Semarang ke Surabaya naik kereta api. Sekarang sudah sering pergi pakai pesawat bisnis," kata Mahfud.
"Belum lagi, kadang kala carter pesawat hanya untuk makan ke Yogya coba. Saya ingin makan gudeg ke Yogya, carter makan siang ke Yogya sebentar bawa pesawat balik lagi. Anggota DPR sekarang ada yang begitu," kata Mahfud menambahkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika