Ancang-ancang pelaporan dugaan politisasi agama oleh LBH Ansor, sejalan dengan imbauan Menteri Agama (Menag) RI Yaqut Cholil Qoumas kepada masyarakat agar tidak memilih pemimpin yang memecah belah umat dan menggunakan agama sebagai alat politik. Yaqut menyampaikan hal tersebut di Garut, Jawa Barat, dalam rangka menghadiri Tablig Akbar Idul Khotmi Nasional Thoriqoh Tijaniyah ke-231 di Pondok Pesantren Az-Zawiyah, Tanjung Anom, Garut, Jawa Barat pada akhir September lalu.
"Harus dicek betul. Pernah nggak calon pemimpin kita, calon presiden kita ini, memecah belah umat. Kalau pernah, jangan dipilih," kata Menag Yaqut dalam keterangan tertulis di Jakarta, Ahad (3/9/2023).
Menag Yaqut juga meminta masyarakat tidak memilih calon pemimpin yang menggunakan agama sebagai alat politik untuk memperoleh kekuasaan. "Agama seharusnya dapat melindungi kepentingan seluruh umat, masyarakat. Umat Islam diajarkan agar menebarkan Islam sebagai rahmat, rahmatan lil 'alamin, rahmat untuk semesta alam. Bukan rahmatan lil Islami, tok," kata Menag.
Karena itu, pemimpin yang ideal, menurutnya, harus mampu menjadi rahmat bagi semua golongan. Menag menyampaikan pentingnya penelusuran rekam jejak saat menentukan calon pemimpin bangsa. Hal ini, kata dia, bertujuan agar bangsa Indonesia memperoleh pemimpin yang amanah dan dapat mengemban tanggung jawab kemajuan negeri ini.
"Kita lihat calon pemimpin kita ini pernah menggunakan agama sebagai alat untuk memenangkan kepentingannya atau tidak. Kalau pernah, jangan dipilih," katanya menegaskan.
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sudah pernah menanggapi imbauan Menag Yaqut itu. Pria yang akrab disapa Cak Imin itu mengungkapkan, bahwa dirinya bersama Anies Baswedan menganut nilai-nilai kebangsaan yang sama.
"Mas Anies pada dasarnya sama persis dengan saya. NKRI harga mati, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, UUD NRI Tahun 1945, itu sudah final. Komitmen saya dengan Mas Anies," ujar Cak Imin di Sekretariat PB PMII, Jakarta, Rabu (6/9/2023).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
