REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Barat terus menggenjot bantuan pangan untuk mengendalikan harga beras. Selain itu, Jabar juga telah menyiapkan 87 kali Gelar Pangan Murah (GPM).
Hadilnya, berdasarkan pemantauan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Jawa harga beras mulai stabil. Yakni, harga rata-rata sampai akhir pekan ketiga September mencapai Rp 11.483 per kilogram.
Saat ini, kenaikan beras masih terjadi di 3 daerah yakni Kabupaten Sukabumi, Kabupaten dan Kota Tasikmalaya.
Menurut Pj Gubernur Jabar Bey Triadi Machmudin, sejak bantuan pangan meluncur, harga beras berangsur-angsur bisa dikendalikan meski belum sepenuhnya menekan kembali ke harga normal.
Bey mencatat, dampak bantuan cadangan pangan (BCP) di Jawa Barat dari Bapanas yang diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo di Bogor awal September lalu sudah terlihat meski penyaluran baru sebesar 54 persen untuk 4,149,374 keluarga penerima manfaat.
"Sampai 24 September bantuan cadangan pangan sudah mencapai 54 persen, ada tiga daerah bahkan sudah mencapai 100 yakni Kota Banjar, Kota Cirebon dan Kota Sukabumi," ujar Bey, Senin (25/9/2023).
Bey mengatakan, penyaluran BCP untuk sejumlah daerah tengah dikebut oleh Pemprov Jabar, Bulog dan PT Pos Indonesia agar tuntas sebelum 30 September mendatang.
"Kita akselerasi, mudah-mudahan sebelum 30 September sudah mencapai 100 persen di seluruh daerah sehingga harga beras bisa dikendalikan," katanya.
Sementara menurut Kepala DKPP Jabar Moh.Arifin Soedjayana, DKPP Jawa Barat saat ini tengah mengajukan anggaran tambahan untuk Gelar Pangan Murah (GPM) di APBD Perubahan 2023.
GPM dilakukan untuk mengantisipasi kelangkaan pangan akibat dampak dari El Nino dan juga sebagai bagian dari upaya pengendalian inflasi.
"GPM juga bisa turut menekan kenaikan harga beras sekaligus membantu daya beli warga. GPM rencananya akan digenjot hingga akhir Desember 2023," katanya.
“(Anggaran) Gelar Pangan Murah yang sudah itu sekitar Rp1,2 miliar, kemudian kita usulkan di APBD Perubahan Rp1,8 miliar, ini untuk antisipasi El Nino,” imbuhnya.
Menurutnya, dari APBN, APBD 2023 hingga Bank Indonesia program GPM disiapkan sebanyak 87 kali. DKPP Jabar, sudah menggelar sebanyak 62 kali di sejumlah titik.
“GPM itu selalu ada setiap bulan, tapi untuk antisipasi kita akan lakukan lagi,” katanya.
Menurutnya pada Tahun 2023, sudah dilaksanakan sebanyak 87 kali GPM dikhususkan pada wilayah dengan Indeks Harga Konsumen tinggi dan daya beli rendah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
