Bursa cawapres di Koalisi Indonesia Maju semakin hangat usai Partai Demokrat resmi merapat mendukung capres Prabowo Subianto. Pengamat politik, Arif Susanto menilai, kondisi itu membuat persaingan partai-partai pendukung semakin tinggi.
"Manakala kekuatan politik yang ada di KIM kukuh dengan calon masing-masing dan membuat resistensi kuat, bukan tidak mungkin muncul calon keempat atau calon kelima," kata Arif kepada Republika, Kamis.
Sejauh ini, sudah ada nama-nama besar di bursa cawapres. Seperti Erick Thohir yang didukung PAN, Airlangga Hartarto dari Partai Golkar dan Agus Harimurti Yudhoyono yang tentu ditawarkan Partai Demokrat usai merapat.
Belum lagi nama-nama seperti Muhadjir Effendy atau Yusril Ihza Mahendra. Arif berpendapat, kondisi itu membuka peluang bagi nama-nama yang bukan berasal dari salah satu kekuatan politik pendukung Prabowo Subianto.
Misalnya, Yenny Wahid, yang merupakan putri Presiden Gus Dur dan tokoh Nahdlatul Ulama (NU). Walaupun, dari pertemuan sebelumnya Yenny tampak tidak dimasukkan sebagai calon, tapi lebih memperkuat tim pemenangan.
"Tapi, bukan tidak mungkin, kalau tidak ketemu nama yang bisa diterima semua kekuatan politik yang ada, kira-kira kuda hitam yang berpeluang," ujar Arif.
Di sisi lain, analis dari Exposit Strategic itu tidak terlalu yakin parpol yang ada tidak meletakkan telurnya di keranjang yang lain atau berpolitik dua kaki. Arif merasa, itu sangat mungkin terjadi hari ini.
Misal, PKB yang sudah memiliki saham di masing-masing koalisi, siapapun yang jadi pemenang Pilpres 2024 nanti. Karenanya, ia tidak kaget kalau nanti presiden terpilih akan turut mengakomodasi PKB masuk dalam kabinet.
Hal itu karena PKB sudah berkontribusi ke tiga koalisi. Arif meyakini, partai lain seperti Partai Golkar tergoda melakukan yang sama. Bahkan, walau PAN kursinya sedikit, tapi PAN selalu ada di kabinet sejak 1999.
"Itu patut dibaca mereka tidak akan meletakkan telurnya di satu keranjang," kata Arif.
Adapun, pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Andriadi Achmad mendorong koalisi pendukung bakal calon presiden Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo segera mendeklarasikan calon wakil presidennya. Hal ini agar ada kepastian pasangan bacapres-bacawapres dari masing-masing koalisi.
"Kepastian koalisi parpol akan lebih memudahkan konsolidasi dan mulai massif bergerak, mengingat masa kampanye Pilpres 2024 sangat singkat hanya sekitar 2-3 bulan," ujar Andriadi dalam keterangannya kepada Republika, Rabu (20/9/2023).
Andriadi mengatakan, hingga saat ini hanya poros Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang telah mendeklarasikan Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar. Sedangkan poros Ganjar dan Prabowo masih tarik ulur terkait nama cawapresnya.
Padahal menurut Direktur Eksekutif Nusantara Institute Political Communication Studies and Research Centre (PolCom SRC), semakin cepat bacawapres dideklarasikan, semakin lebih mengokohkan koalisi yang sudah terbentuk.
"Artinya pascadeklarasi pasangan bacapres - bacawapres, jika ada anggota koalisi yang akan pindah gerbong masih ada waktu. Kalau sudah last minute kan sulit pindah gerbong koalisi jika ada ketidaksepakatan," ujarnya.
Namun demikian, kata dia, usai deklarasi pun, tidak menutup kemungkinan partai masih terbuka untuk berpindah gerbong jika tidak menyepakati pasangan cawapres. Sebab, Golkar selama ini terus menyodorkan Ketua Umumnya Airlangga Hartarto, PAN dengan Erick Thohir kepada Prabowo. Begitu juga PPP menawarkan Sandiaga Uno sebagai bacawapres kepada Ganjar.
"Maka akan terlihat setelah deklarasi bacapres - bacawapres, apakah Golkar, PAN, dan Demokrat legowo dengan bacawapres berpasangan dengan Prabowo. Begitu juga PPP apakah menerima bacawapres yang berpasangan dengan Ganjar Pranowo. Kita lihat saja pasca kedua poros tersebut mendeklarasikan pasangan bacapres -bacawapres," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
