REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di bawah kepemimpinan Ganjar Pranowo menggunakan sistem E-budgeting dalam rangka penataan pemerintahan yang baik (good governance). Penerapan sistem ini dipuji lantaran bisa membuat angka korupsi menjadi turun.
Pengamat dan Guru Besar Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Diponegoro, Profesor FX Sugiyanto mengatakan penerapan E-budgeting oleh Pemprov Jateng adalah metode yang tepat lantaran sebagai bentuk tranparansi anggaran.
E-budgeting itu merupakan bagian dari Government Resource Management System (GRMS) yang merupakan kumpulan sistem aplikasi terintegrasi untuk menciptakan transparansi dan memudahkan pelayanan publik.
“Jadi, saya pikir itu metode yang bagus untuk mengontrol birokrasi agar tidak menyelinapkan anggaran yang tidak perlu. Dengan ini karena tidak transparan tapi dengan GRMS ketika transparan itu semakin dikurangi,” kata Sugiyanto, Kamis (14/9/2023).
Menurut Sugiyanto, di awal penerapan sistem GMRS, Ganjar menemui berbagai rintangan lantaran ada yang sepenuhnya menerima dan ada belum siap menerima.
“Karena apa? Itu sistem data yang terintegrasi, terkelola walaupun prosesnya cukup panjang karena belum tentu dari dalam pada saat itu menerima ya. Menerima karena itu kan berkonsekuensi setiap anu bisa dimonitor dengan baik, usulan bisa dimonitor dengan baik, anggaran dimonitor dengan cukup leluasa,” imbuh dia.
Sugiyanto menekankan langkah E-budgeting yang dilakukan ini adalah sebuah bentuk tanggung jawab transparansi Pemprov Jateng kepada masyarakat.
Sebagai contoh, kata dia, di tahun 2020 atau di awal masa pandemi Covid-19 dengan mudah Pemprov Jateng menyisir anggaran yang dianggap overlaping untuk direlokasi ke program lain dan hal ini bisa diakses secara bebas oleh publik.
“Bisa diakses secara publik, tapi paling tidak di dalam Gubernur dan orang-orang yang mungkin membantu untuk berdiskusi itu bisa mengakses untuk melakukan perbaikan-perbaikan itu,” ujarnya.
Karena itulah, dia sangat mendukung langkah Ganjar Pranowo yang menerapkan sistem E-budgeting di lingkungan Pemprov Jateng. Karena dengan begitu program anggaran bisa dilihat secara transparan dan lebih akuntabel.
“Setau saya itu baik di program maupun di anggaran. Saya pikir itu jauh lebih akuntabel sangat akuntabel dengan begitu. Maka, kalau di job saya begini kenapa di awal-awal terang-terangan?” ujarnya.
“Lah kalau bisa tertutup mengapa harus terbuka kan begitu, ada DIM (Daftar inventarisir masalah) awalnya, tapi ketika dipaksa dengan ya kan dipaksa terbuka karena terbuka itu orang akan banyak mikir untuk banyak hal kan itu,” ujar dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
