REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Wakil Ketua MPR, Lestari Moerdijat (Ririe) mendorong adanya langkah antisipatif untuk mencegah ancaman demensia dan alzheimer di Indonesia. Menurut Ririe, penduduk usia produktif sebagai modal membangun bangsa harus bersanding serasi dengan lansia yang bahagia di masa tua.
"Usia produktif yang lebih mendominasi mesti berimbang dengan penduduk lansia yang sungguh berbahagia di masa tua. Karena penelitian telah menunjukkan bahwa sekitar 40 persen kasus Demensia dan Alzheimer dapat dihindari atau ditunda dengan gaya hidup sehat," kata Ririe dalam keterangan, Rabu (13/9/2023).
Ririe menambahkan, berdasarkan data BPS, jumlah penduduk lansia meningkat dari 18 juta jiwa (7,6 persen) pada 2010 menjadi 27 juta jiwa (10 persen) pada 2020. Angka tersebut diperkirakan akan terus meningkat menjadi 40 juta jiwa (13,8 persen) pada 2035.
Menurut World Alzheimer Report pada 2019, sekitar 1,8 juta orang di Indonesia menderita Demensia. Angka ini diperkirakan akan meningkat menjadi 7,5 juta pada 2050 akibat populasi yang semakin lanjut usia. Secara global, mengutip WHO, jumlah penderita Demensia akan meningkat 40 persen menjadi 78 juta jiwa pada 2030.
Rerie, menilai, masih banyak masyarakat belum memahami terkait ancaman demensia dan alzheimer ini. "Sebetulnya gejala-gejala Demensia itu bisa diidentifikasi sejak awal. Kalau kita memiliki data yang terverifikasi dan bisa dilakukan identifikasi. Kami meyakini bahwa angka yang disebut jauh lebih kecil dari angka yang sesungguhnya," ujar Rerie.
Anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem ini mengatakan, pada umumnya, masyarakat terbiasa dengan kata pikun dan menganggap hal ini normal memasuki usia tua. "Padahal, kepikunan bukanlah bagian normal dari penuaan, melainkan merupakan bagian dari gejala Demensia," tegas Rerie.
Legislator dari Dapil Jawa Tengah II (Kabupaten Kudus, Jepara, dan Demak) ini mengatakan, usia produktif merupakan modal dasar untuk membangun negara. Namun mesti juga diimbangi usia produktif ini bersanding serasi dengan penduduk lansia yang berbahagia di masa tua.
"Karena pada kenyataannya, orang dengan Demensia dan Alzheimer kebanyakan berasal dari negara berpenghasilan rendah dan menengah, dan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Kehadiran negara merupakan realisasi perlindungan konkret dalam kehidupan berbangsa," tegas Rerie.
Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan, Eva Susanti, mengatakan penanganan penyakit tidak menular seperti Demensia adalah dengan mengubah perilaku masyarakat untuk berperilaku hidup sehat. Eva mengaku, Kemenkes melakukan upaya pencegahan Demensia melalui berbagai program seperti deteksi dini risiko, skrining pasien, hingga promosi kesehatan melalui berbagai media, termasuk media sosial yang bisa diakses masyarakat.
Kemenkes juga merekomendasikan upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah faktor risiko Demensia. Yakni, melalui CERDIK (Cek kesehatan secara rutin, Enyahkan asap rokok, Rajin beraktivitas fisik, Diet gizi seimbang, Istirahat cukup, dan Kelola stres).
Sementara itu, Asisten Deputi BPJS Kesehatan, Muhammad Cucu Zakaria, mengatakan jumlah peserta BPJS yang mengakses layanan kesehatan dengan diagnosa Demensia dan Alzheimer terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2019, jumlah peserta BPJS dengan diagnosa Demensia dan Alzheimer sebanyak 5.583 orang, meningkat signifikan pada 2022 sebanyak 10.414 orang.
Cucu menjelaskan, peserta BPJS Kesehatan dengan Demensia dan Alzheimer akan dicover penuh dalam mengakses layanan kesehatan dengan standar tarif INA-CBG. Fasilitas kesehatan, mendapat pembayaran dari BPJS untuk seluruh akses kesehatan bagi peserta. Antara lain administrasi, konsultasi, pemeriksaan, obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai.
Ikuti Whatsapp Channel Republika