REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Calon Presiden sekaligus Ketua Umum (Ketum) Partai Gerindra, Prabowo Subianto menegaskan bahwa tindakan korupsi harus diberantas. Salah satu caranya, menurut dia, yakni dengan cara memperbaiki birokrasi.
Hal ini dia sampaikan dalam pidato politiknya pada acara 'Konsolidasi Zona III Pemenangan Pilpres Partai Bulan Bintang dan Pemenangan Prabowo Subianto Calon Presiden RI 2024' yang digelar di Hotel Pangeran Beach, Padang, Sumatera Barat, Sabtu (9/9/2023).
"Untuk berantas korupsi, birokrasi harus kita perbaiki, gaji-gajinya (ASN juga harus diperbaiki) untuk hilangkan korupsi. Korupsi harus kita berantas," kata Prabowo dalam siaran pers yang diterima akhir pekan ini.
Ia pun menilai, pelaku tindak korupsi harus dihukum seberat-beratnya. Apalagi jika tindakan curang itu masih dilakukan setelah adanya perbaikan birokrasi.
"Dengan ekonomi yang baik, gaji yang baik, saya kira tidak perlu orang korupsi. Kalau korupsi, hukum seberat-beratnya," tegas dia.
Selain itu, ia juga menyoroti bagaimana sistem politik di Indonesia harus diperbaiki lantaran berpotensi memunculkan bandar-bandar politik. Padahal, dia menyebut, untuk mengabdi kepada masyarakat tidak harus dilakukan dengan cara seperti itu.
"Kalau tidak punya uang, maka susah maju dan susah nyaleg. Ini harus kita ubah, harus kita pikirkan nanti. Cari pakar-pakar, bagaimana sistemnya. Masa orang mau mengabdi harus cari uang banyak, dari mana?" ungkap Prabowo.
"Artinya nanti ada bandar-bandar politik, tidak hanya bandar judi," sambung dia menjelaskan.
Prabowo mengelaborasi yang dimaksud bandar politik dengan satu contoh, di mana terdapat pihak yang pada awalnya memberikan dana untuk membantu pencalonan seseorang sebagai bupati. Kemudian menjadikan hal tersebut sebagai bentuk 'utang budi'.
"Begitu jadi bupati, yaa dia ada hutang budi, minta izin ini, minta izin itu," jelasnya.
Oleh karena itu, Prabowo berharap ke depannya akan ada banyak pihak dan pakar yang berfokus pada hal tersebut. Sebab, menurutnya, sistem politik untuk mengabdi pada rakyat tidaklah mahal.
"Jadi, saudara-saudara, saya yakin profesor Yusril, ahli tata negara, bisa memikirkan bagaimana sistem politik yang tidak mahal untuk rakyat kita," jelas dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
