REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan bakal mengumumkan tiga tersangka dalam kasus rasuah pengadaan sistem proteksi tenaga kerja Indonesia (TKI) di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) pada 2012. Saat ini, nomenklatur Kemenakertrans berubah menjadi Kemenaker sejak 2014.
Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri mengatakan, informasi itu akan dipublikasikan usai tim penyidik selesai melakukan penyidikan. "KPK pasti akan menyampaikan konstruksi perkaranya secara utuh dan pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini," kata Ali kepada wartawan di Jakarta, Jumat (8/9/2023).
"Hal ini sebagai prinsip transparansi kepada masyarakat atas kerja-kerja pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK," kata Ali menjelaskan.
Meski demikian, Ali belum membeberkan, kapan publikasi itu bakal dilakukan. Pasalnya, tim penyidik KPK hingga kini, masih bekerja mengusut kasus korupsi tersebut.
"Tim penyidik juga terus melakukan penyelesaian pemberkasan agar proses penyidikan dapat selesai secara efektif dan segera memberikan kepastian hukum bagi para pihak terkait," jelas Ali.
Sebelumnya, KPK telah memeriksa Menakertrans periode 2009-2014 sekaligus Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar alias Cak Imin pada Kamis (7/9/2023). Dia mengaku telah menyampaikan seluruh informasi yang diketahuinya kepada tim penyidik KPK.
"Saya sudah membantu menjelaskan semua yang saya tahu, semua yang saya pernah dengar dan Insya Allah semuanya yang saya ingat, yang saya tahu, semuanya sudah saya jelaskan," kata Muhaimin kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (7/9/2023).
Cak Imin menjelaskan, kasus itu terkait dugaan rasuah pengadaan sistem proteksi tenaga kerja Indonesia (TKI) tahun 2012. Dia menyampaikan, sudah tiga tersangka dalam kasus tersebut.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, tersangka itu adalah Sekretaris Badan Perencanaan dan Pengembangan Kemenakertrans I Nyoman Darmanta, Reyna Usman sebagai Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta pihak swasta bernama Karunia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
