REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan upaya Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) untuk membantu mengembalikan perdamaian dan stabilitas di Myanmar, akan membutuhkan waktu yang panjang.
“Tetapi tidak apa kita harus terus berjuang,” kata Jokowi ketika menyampaikan pernyataan pers penutupan KTT ke-43 ASEAN di Jakarta, Kamis. Meskipun demikian, dia menegaskan bahwa ASEAN tidak akan tersandera oleh isu Myanmar.
“Kapal ASEAN harus terus melaju untuk terus mewujudkan perdamaian, mewujudkan stabilitas, mewujudkan kemakmuran,” tutur Presiden Jokowi.
Dalam KTT kali ini para pemimpin ASEAN sepakat untuk terus melanjutkan upaya mereka dalam penyelesaian krisis politik di Myanmar, salah satunya dengan membentuk troika di antara keketuaan tahun berjalan, beserta keketuaan tahun sebelum, dan keketuaan tahun selanjutnya.
Mekanisme tersebut baru mulai diterapkan tahun depan ketika keketuaan Laos, yang akan didampingi oleh Indonesia (ketua sebelum) dan Malaysia (ketua selanjutnya), untuk memastikan keberlanjutan penanganan isu Myanmar melalui implementasi Konsensus Lima Poin (5PC).
Konsensus tersebut di antaranya menyebut tentang dialog inklusif nasional yang harus dibangun dan dipimpin oleh rakyat Myanmar (Myanmar-owned and Myanmar-led mechanism) sebagai salah satu upaya penyelesaian krisis, yang dipicu kudeta militer terhadap pemerintah terpilih Myanmar pada 1 Februari 2021.
Selama sembilan bulan menjalankan tugas sebagai ketua ASEAN, Indonesia mencatat kemajuan dengan melakukan 145 pendekatan dengan sekitar 70 pemangku kepentingan terkait krisis di Myanmar—guna membantu terwujudnya dialog inklusif.
“Kita melihat sudah mulai muncul kepercayaan di antara para pemangku kepentingan, dan (proses pendekatan) ini akan kita lanjutkan,” tutur Presiden Jokowi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
