REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Juru Bicara Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Ariandi Putra mengatakan bahwa berdasarkan penelusuran yang dilakukan pihaknya, Internet Protocol (IP) address (alamat protokol internet) peretas akun Youtube DPR berasal dari Amerika Serikat.
"Jadi kalau berdasarkan tracking IP address yang dilakukan oleh tim teknis BSSN kita menemukan IP address-nya beralamat di Amerika Serikat," kata Ariandi saat konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/9/2023).
Ariandi menyebut BSSN akan melakukan penelusuran lebih lanjut terkait kemungkinan perang proxy (proxy war) atas tindakan peretasan tersebut. "Ini juga kita mau melihat dugaan-dugaan sementara, apakah ini menggunakan proxy war atau tidak," ujarya.
Dia pun menyebut dugaan sementara masuknya peretasan ke akun YouTube DPR RI berasal dari software atau perangkat lunak bajakan yang terpasang di salah satu perangkat yang digunakan oleh salah satu admin pengelola media sosial akun Youtube DPR.
"Kita menemukan adanya software bajakan per tanggal 17 Mei 2023 yang terpasang di salah satu perangkat yang digunakan oleh salah satu admin, sehingga kami menduga dugaan sementara masuknya melalui pintu tersebut," tuturnya.
Untuk itu, Ariandi mengatakan pihaknya akan melakukan penguatan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia (SDM) di lingkungan Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR agar kejadian serupa tak kembali terulang.
"Ini yang akan nanti ke depan kami akan lakukan penguatan oleh BSSN bersama Setjen DPR untuk mengumpulkan semua pengelola media sosial di lingkungan DPR RI agar kejadian ini tidak terulang," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Biro Pemberitaan Parlemen Setjen DPR Indra Pahlevi mengatakan pihaknya akan membentuk gugus tugas (task force) pengelolaan seluruh akun media sosial di lingkup DPR dalam rangka penguatan untuk mengantisipasi masuknya serangan siber serupa di masa mendatang
"Karena akun medsos di DPR ini juga sangat banyak, baik yang dikelola oleh Biro Pemberitaan maupun juga medsos-medsos yang dikelola oleh unit-unit, termasuk AKD–AKD (alat kelengkapan dewan), sehingga Insya Allah kami akan memperkuat itu dan membuat semacam gugus tugas dalam rangka antisipasi," tutur Indra.
Dia berharap pula ke depannya, Pusat teknologi dan Informasi (Pustekinfo) Setjen DPR akan menjadi master control untuk semua akun media sosial yang ada di lingkungan DPR.
Indra menambahkan saat ini akun YouTube DPR RI sudah pulih meskipun belum seratus persen. Diharapkan dalam sepekan ke depan akun YouTube DPR dapat pulih seutuhnya untuk dapat kembali di akses publik.
"Google pusat yang ada di Amerika menyampaikan bahwa lebih kurang tujuh hari sejak kemarin itu diupayakan untuk kembali 100 persen pulih, artinya saat ini akun Youtube DPR sejatinya sudah pulih tetapi belum 100 persen karena sistem yang yang digunakan. Ya, kami berharap mungkin kurang dari tujuh hari harusnya sudah bisa kembali pulih dan sudah bisa aktif kembali," ucap dia.
Sebelumnya, Ariandi mengatakan bahwa akun Youtube DPR RI pada Rabu (6/9) malam sekitar 20.30 WIB sudah kembali pulih, namun belum secara keseluruhan pasca-diretas oleh pihak tidak bertanggung jawab sehingga mengunggah video siaran langsung berisi konten judi daring atau online.
Untuk itu, dia mengatakan pihak Google terus melakukan upaya pemulihan hingga Kamis pagi, sehingga selama masa pemulihan tersebut akun Youtube DPR RI akan dinonaktifkan sementara waktu.
"Pada hari Kamis sekitar pukul 08.00 pagi tanggal 7 September 2023, Google masih berupaya melakukan pemulihan penuh terhadap akun ofisial Youtube DPR RI. Selama masa pemulihan, kebijakan yang akan ditempuh untuk sementara akun ofisial Youtube DPR RI dinonaktifkan oleh admin media sosial DPR RI sehingga tidak bisa dicek dan dilihat di Youtube tersebut," papar dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
