REPUBLIKA.CO.ID, KABUPATEN BOGOR -- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, Jawa Barat, melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menyatakan ada 220.574 jiwa di daerah tersebut yang terdampak kekeringan sejak 2 Mei hingga 5 September 2023. Plt Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bogor Asep Sulaeman di Bogor, Rabu (6/9/2023), menjelaskan, masyarakat terdampak kekeringan itu tersebar pada 114 desa yang ada di 27 kecamatan.
BPBD Kabupaten Bogor telah melakukan penanganan dengan mendistribusikan air bersih sebanyak 2 juta liter. Bantuan air bersih dikirim oleh petugas menggunakan mobil-mobil tanki milik BPBD Kabupaten Bogor dan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Kahuripan.
"Bantuan air bersih ini untuk masyarakat yang kesulitan untuk memenuhi kebutuhan air bersih akibat kekeringan," kata Asep.
Sementara Bupati Bogor Iwan Setiawan memastikan ketersediaan air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang wilayahnya mengalami kekeringan. "Sumber air saya pastikan siap. Kita juga sudah menggandeng 20 pihak swasta yang berbisnis di air curah. Mudah-mudahan bisa melayani masyarakat," katanya.
Ia menjelaskan, Pemkab Bogor rutin mendistribusikan air bersih dengan mengerahkan lima truk tangki BPBD dan 11 tangki milik Perumda Air Minum Tirta Kahuripan.
"Kalau sudah darurat, mobil semprot damkar (pemadam kebakaran) bisa dipakai suplai air juga ke seluruh pelosok," ujarnya.
Pemkab Bogor juga membuka layanan pengaduan terkait bencana kekeringan yang terpusat di BPBD. "Ini penting kami untuk mengevaluasi, BMKG memprediksi ini (kekeringan) sampai di bulan Oktober, ini kekuatan kita untuk melayani masyarakat harus siap," ujar Iwan.
Selain melakukan penanganan jangka pendek, Pemkab Bogor juga berencana membuat toren-toren air di beberapa wilayah rawan kekeringan sebagai upaya penanganan jangka panjang. Kemudian menjadwalkan pembangunan 17 sumur bor di beberapa kecamatan dalam waktu dekat.
Program pembuatan sumur bor bersumber dari APBD 2023 Kabupaten Bogor yang akan dilaksanakan di 13 titik, sedangkan masih ada empat titik lainnya bersumber dari dana alokasi khusus (DAK).