REPUBLIKA.CO.ID, KABUPATEN BOGOR -- Rapat Majelis Tinggi Partai Demokrat menghasilkan dua poin keputusan terkait sikap sepihak Partai Nasdem yang dikabarkan sepakat berkoalisi dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Keputusan pertama, mereka resmi mencabut dukungan terhadap bakal calon presiden (capres), Anies Rasyid Baswedan.
"Partai Demokrat mencabut dukungan kepada Anies Baswedan sebagai calon presiden dalam Pilpres 2024," ujar Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng di kediaman Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Puri Cikeas, Kabupaten Bogor, Jumat (1/9/2023) malam.
Rapat Majelis Tinggi Partai Demokrat berlangsung sekira dua jam dan dipimpin langsung oleh SBY. Dalam rapat tersebut, hadir juga Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) selaku Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat.
"Kedua, Partai Demokrat tidak lagi berada di dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) karena telah terjadi pengingkaran terhadap kesepakatan yang dibangun selama ini," ujar Andi.
Dalam pembukaan rapat tersebut, SBY angkat bicara ihwal pengkhianatan yang dilakukan Anies dan Partai Nasdem. Ia pun menyinggung peribahasa "musang berbulu domba" yang hanya terlihat baik dan lembut di depannya.
Ia sendiri memahami perasaan seluruh kader Partai Demokrat ketika adanya peristiwa tersebut. Apalagi, keputusan untuk berkoalisi dengan PKB dilakukan sepihak oleh Partai Nasdem dan Anies, tanpa mengajak rekan koalisinya.
Namun, menurut dia, itu bukanlah akhir bagi Partai Demokrat dalam menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Ia meminta peristiwa tersebut dijadikan sebagai ujian yang menjadikan partai berlambang bintang mercy itu menjadi lebih kuat.
Ia juga bersyukur bahwa pengkhianatan dari Anies dan Partai Nasdem dilakukan sekarang. Jauh hari sebelum pendaftaran calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) pada 19 Oktober sampai 25 November 2023.
Di samping itu, Allah SWT rupanya memberikan jalan bagi Partai Demokrat untuk tidak berada dalam kelompok yang tak mengedepankan kesetaraan kepada anggota koalisinya. Sehingga, pihaknya terhindar menjadi bagian dari pemerintahan yang tak memiliki etika seperti itu.
"Bayangkan kalau di masa depan kita punya mitra koalisi yang tidak tunduk, tidak patuh pada kesepakatan yang kita buat bersama, apalagi kalau mendikte, mengatur yang lain. Termasuk capres memaksakan kehendak dan tidak menganggap yang lain, saya kira bukan itu koalisi yang hendak kita bangun," ujar SBY.
Ikuti Whatsapp Channel Republika