Memang diperlukan kehati-hatian memilah tiga istilah yang sering kali digunakan bercampur aduk dalam percakapan harian. Antara Islam, Islami, dan Islamisme. Ketiganya mewakili tiga perilaku dan aspirasi politik yang berbeda. Bahkan, saling bersaing satu sama lain dalam sejarah politik Indonesia sejak republik ini didirikan.

Islamisme, seperti diulas ilmuan politik Olivier Roy, adalah ideologi politik yang memperjuangkan hukum-hukum syariah berlaku di ruang publik secara sosial, politik, dan ekonomi. Dalam bentuknya yang paling fundamental, Islamisme bercita-cita mendirikan negara Islam. 

Tentu, islamisme bukan ide baru di Indonesia. FPI hanya salah satu dari gerakan termutakhir islamisme Indonesia dengan gagasan NKRI Bersyariah. Sebelumnya, ada Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dengan gagasan khilafah Islamiah.

Pada periode lebih awal, ada Negara Islam Indonesia (NII) dan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DT/TII). Itu gerakan-gerakan yang popular saja. Jumlah gerakan bawah tanah yang membawa aspirasi islamisme jauh lebih banyak lagi.

Dalam bentuk yang lebih moderat, para pendukung Piagam Jakarta juga dapat dipertimbangkan sebagai pejuang islamis. Bukan hanya di awal kemerdekaan, umat Islam yang membela kalimat ‘ketuhanan dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemluk-pemeluknya’ masih banyak dan menguat pascagerakan massa 212. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika