REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman mengatakan bahwa pembahasan bakal calon wakil presiden (cawapres) untuk Prabowo Subianto akan dibahas bersama dengan empat partai politik parlemen di koalisinya. Namun, koalisi tersebut tak membatasi hak Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar.
Piagam deklarasi Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) yang diteken pada Agustus 2022 juga pasti akan menjadi pertimbangan pembahasan cawapres. Sebab dalam piagam tersebut, keputusan terkait pemilihan presiden (Pilpres) 2024 berada di tangan Prabowo dan Muhaimin.
"Apakah hak Gus Muhaimin menjadi dibatasi? tidak. Karena tidak akan keluar nama cawapres dari koalisi ini tanpa persetujuan Cak Imin dan PKB," ujar Habiburokhman di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (24/8/2023).
Pembahasan cawapres juga dipastikannya tak meninggalkan Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN). Namun, saat ini ia tak mengetahui perkembangan pembahasan cawapres untuk Prabowo.
Sebab, hal tersebut dibahas oleh Prabowo dengan ketua umum partai politik pengusungnya. Namun, ia yakin partai politik koalisinya memiliki pandangan yang sama terkait nama tersebut.
"Secara prinsip sama kok, tidak ada perbedaan. Tidak ada (pembagian) kue-kue-an, kan ini soal berjuang ya, bukan tahlilan," ujar Habiburokhman.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid mengatakan bahwa pihaknya masih berpedoman kepada hasil Muktamar V pada Agustus 2019. Hasil dari forum tertinggi PKB tersebut adalah mendorong Abdul Muhaimin Iskandar maju di pemilihan presiden (Pilpres) 2024.
"Itu (Muktamar) sudah menjadi keputusan, nggak akan diubah, presiden atau wakil presiden. Masalahnya yang ditanyakan dengan koalisi yang mana, dengan koalisi Gerindra dan PKB," ujar Jazilul di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (23/8/2023).
PKB terus mendorong Muhaimin menjadi calon wakil presiden (cawapres) dari Prabowo Subianto. Pihaknya sendiri juga masih berpedoman pada piagam deklarasi Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) yang diteken bersama Partai Gerindra pada Agustus 2022.
"Oleh sebab itu PKB masih berpegang pada mekanisme yang itu sudah dikontrak atau ditandatangani bersama Gerindra bahwa bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden diputuskan secara bersama-sama oleh Pak Prabowo dan Gus Muhaimin," ujar Jazilul.
Ikuti Whatsapp Channel Republika