REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melakukan penguatan ekosistem kemitraan untuk pengembangan inovasi berbasis potensi daerah lewat pendanaan dari LPDP dengan skema menugaskan perguruan tinggi vokasi (PTV). PTV ditugaskan untuk menjadi pemimpin dalam konsorsium vokasi di 27 provinsi yang tersebar di seluruh Indonesia.

“Kami melihat, pertama, daerah itu punya potensi dan peluang yang berbeda satu sama lain. Yang kedua, kemitraan itu juga harus didorong dari bawah, tidak bisa datang dari atas. Maka kita bangun ekosistemnya supaya masing-masing satuan pendidikan itu bisa dengan efektif membangun kemitraan di wilayahnya masing-masing,” ujar Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbudristek, Kiki Yuliati, usai peluncuran program tersebut di Jakarta, Selasa (22/8/2023).

Kiki membeberkan target yang pihaknya canangkan untuk tahun pertama berjalannya program tersebut. Menurut dia, ada dua target utama dalam setahun ke depan, yakni mendapatkan perencanaan tenaga kerja dan perencanaan inovasi di masing-masing daerah berbasis potensi yang mereka miliki. Semua itu dilakukan dengan mengutamakan aspek vokasi di daerah masing-masing.

“Tahun kedua, tentu implementasi dari planing-planing itu. Tahun ketiga kita lihat hasilnya karena implementasinya pasti tidak selesai satu tahun,” ungkap Kiki.

Pada pelaksanaannya, program itu bertujuan meningkatkan interaksi serta kolaborasi antarpemangku kepentingan strategis di daerah, seperti ke sesama satuan pendidikan voaksi, pemda, Kadin daerah, DUDI, hingga komunitas untuk menyusun perencanaan tenaga kerja san perencanaan inovasi tadi, yang selaras dengan kebutuhan pembangunan dan potensi daerah. 

Dia menjelaskan, tujuan lain dilangsungkannya program tersebut adalah sebagai pegangan bagi seluruh pihak yang menyelenggarakan pendidikan vokasi. Pihak-pihak tersebut, kata dia, harus bisa adaptif dan melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap perubahan dan dinamika yang terjadi di dunia industri saat ini.

“Mereka harus melakukan penyesuaian-penyesuaian di aspek mana saja, kapan, berapa banyak. Karena pada dasarnya pendidikan vokasi itu harus adaptif sebagaimana halnya perubahan-perubahan dan dinamika-dinamika yang terjadi. Maka ya pendidikan vokasi harus fleksibel dan adaptif,” jelas dia.

Kiki juga menjelaskan, dalam proses penyusunan analisis kebijakan ini, pihaknya melibatkan banyak pihak, terutama yang ada di daerah. Menurut dia, pihak-pihak yang dilibatkan memiliki kepentingan dengan pertumbuhan ekonomi dan pendidikan vokasi di daerah masing-masing. Dari sana juga dijaring hal apa saja potensi yang dimiliki oleh daerah yang sejatinya dapat didorong dan difasilitasi.

“Jadi pada dasarnya siapa yang terlibat itu adalah semua pihak. Para pihak yang ada di daerah yang berkepentingan dengan pertumbuhan ekonomi dan pendidikan vokasi,” kata dia.

Dia menuturkan, kegiatan tersebut sangat banyak didukung oleh LPDP dari sisi pendanaan. Kemudian dari sisi regulasi, terutama yang berkaitan dengan keterlibatan pihak pemda, didukung oleh Kemendagri. Kemudian keterlibatan industri dalam program itu di daerah akan didukung oleh Kadin.

Program itu diselenggarakan melalui Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan DUDI Ditjen Pendidikan Vokasi Kemendikudristek. “Dan semua ini tentunya dalam koordinasi Kemenko PMK,” kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika