Jumat 18 Aug 2023 19:58 WIB

Pakar: Proyek Food Estate Bisa Atasi Krisis Pangan

Pakar kebijakan publik sebut proyek food estate bisa mengatasi krisis pangan.

Rep: Novita Intan/ Red: Bilal Ramadhan
Pengembangan Food Estate di Provinsi Kalimantan Tengah. Pakar kebijakan publik sebut proyek food estate bisa mengatasi krisis pangan.
Foto: Kementan
Pengembangan Food Estate di Provinsi Kalimantan Tengah. Pakar kebijakan publik sebut proyek food estate bisa mengatasi krisis pangan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Proyek food estate atau lumbung pangan baru yang dilakukan di Kalimantan Tengah disebut PDIP sebagai kejahatan lingkungan karena merusak kawasan hutan. Padahal jika pembangunan food estate bisa mengatasi krisis pangan yang sering dikhawatirkan oleh pemerintah.

Pakar kebijakan publik, Bambang Haryo Soekartono mengatakan proyek kejahatan lingkungan dengan membabat hutan merupakan tidak berdasar. Adapun jumlah luas hutan di Indonesia ada 125,8 juta hektar. 

Baca Juga

"Berarti jumlah luasan yang akan difungsikan sebagai lahan yang diusahakan ketahanan pangan relatif sangat kecil bila dibanding dengan luasan hutan yang ada di Kalimantan tengah sebesar 10,3 juta hektar. Apalagi dibanding luas hutan seluruh Indonesia seluas 125,8 juta hektar,” ujarnya melalui pesan tertulisnya, Jumat (18/8/2023).

"Rupanya Pak Hasto lupa, bahwa hutan yang sudah dibabat kelapa sawit di Indonesia ada sekitar 15 juta hektar, dan hutan yang sempat rusak terbakar pada 2015 sebesar 2,61 juta hektar. Demikian juga hutan produktif yang digunakan kepentingan penambangan batu bara di Indonesia dengan produksi penambagan sebesar 687 juta ton pertahun, jadi sudah berapa ratus ribu atau juta hektar hutan yang dibabat akibat penambangan batu bara tersebut," tambahnya.

Penasehat Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HSNI) Jawa Timur ini melanjutkan, kerusakan-kerusakan hutan hingga puluhan juta hektar tersebut,  tidak ada satupun statement dari Pak Hasto yang keluar pada saat itu.

"Lalu kemana saja Pak Hasto pada waktu itu? " ucapnya.

Menurutnya hal ini sangat ironis dan terkesan pencitraan. Sebab program ketahanan pangan yang diusahakan oleh Presiden Joko Widodo dengan penanggung jawab Kementerian Pertanian sebagai leading sektor dan Kemenhan membantu utama untuk mensukseskan program ketahanan pangan lahan singkong sebesar 600 hektar sudah dikritisi.

Ketua Harian Masyarakat Transportasi (MTI) Jawa Timur ini menuturkan untuk membuka lahan baru butuh suatu proses menyeimbangkan kondisi hara tanah dengan melakukan pengolahan-pengolahan tanah, agar tanah tersebut dapat dimanfaatkan sebagai lahan produksi pertanian (lahan hijau).

“Beberapa contoh food estate yang sudah berhasil yakni di Papua. Tepatnya di daerah Keerom dengan luas 10 hektar mampu menghasilkan jagung raksasa dan sudah ekspor,” ucapnya.

Menurutnya Timika menghasilkan sagu yang merupakan lahan sagu terluas di dunia sebesar 4,7 juta hektar yang perhektarnya menghasilkan 40 ton sagu. Bahkan sebagian di ekspor dan sebagian lagi konsumsi sebagai makanan pokok masyarakat Papua dan Merauke menghasilkan beras yang konsumsi sebagian oleh negara Papua Nugini dan sebagian lagi di konsumsi oleh masyarakat di Papua.

"Disini jelas bahwa food estate diharapkan bisa mengatasi krisis pangan yang saat ini sering dikhawatirkan oleh Pemerintah, terutama yang sedang melanda di beberapa negara di dunia. Diharapkan juga semua wilayah Indonesia harus mempunyai lumbung pangan agar terjadi kemudahan dan pemerataan pangan di Indonesia," ucapnya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement