REPUBLIKA.CO.ID, SOLO – Pakar psikologi politik, Abdul Hakim, menilai tidak diundangnya Wali Kota Solo Gibran Rakabuming saat konsolidasi di Jawa Tengah adalah bentuk ketersinggungan PDIP atas manuver politik yang dilakukannya melalui relawan. Elite PDIP dinilai sudah jengah dengan para relawan yang tidak mau tunduk pada koridor politik.
"Jadi tidak diundangnya kemarin Gibran saat konsolidasi di Jateng itu teguran dari Bambang Pacul sebagai ketua DPD atas manuver Gibran, yang dinilai membahayakan strategi elektoral PDIP di Pilpres dan Pileg 2024," katanya ketika dihubungi, Rabu (16/8/2023)
"Ini bentuk ketersinggungan PDIP atas gerakan politik yang dilakukan Gibran bersama relawannya yang tampaknya tidak mau tunduk pada koridor politik," katanya, melanjutkan.
Kendati demikian, Abdul menilai hal tersebut adalah teguran secara halus. Di mana, PDIP melalui Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul melakukan hal tersebut karena menilai salah satu kadernya melenceng.
"Ya kalau saya lihat ini sudah menjadi polanya Pak Bambang Pacul sebagai Ketua PDIP Jateng, ketika menemukan kadernya di Jateng yang dianggap mulai melenceng gitu mendapat teguran secara halus seperti ini, teguran nonformal, tapi cukup keras juga sebenarnya," katanya.
Abdul sempat mengatakan ini adalah kali kedua yang dilakukan Bambang Pacul. Hal yang sama juga pernah dilakukan ketika Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang waktu itu belum mendapatkan restu tetapi sudah melakukan konsolidasi relawan.
"Kalau kita lihat kan yang paling menonjol ini kali kedua ya, dulu Pak Ganjar tidak diajak karena waktu itu beliau mulai melakukan konsolidasi relawan dan juga safari politik ke berbagai provinsi padahal waktu itu belum dapat restu sebagai capres," katanya.
"Kalau kita ini juga polanya sama, Gibran sudah melakukan konsolidasi relawan melakukan manuver politik di luar partai dan akhirnya mendapatkan teguran jadi semacam itu," lanjutnya.
Abdul mengatakan hal tersebut lantaran PDIP sudah mulai jengah dengan gerakan relawan yang tak bisa dikontrol partai. Hal tersebut mulai nampak sejak mencuat isu soal gugatan undang-undang pemilu terkait dengan pemilihan terbuka dan tertutup.
"Saya pikir itu juga yang dilakukan Gibran kemarin. Kalau kita membacanya Gibran memanfaatkan ruang abu abu gerakan relawan. Dia secara legal formal tidak melanggar satupun perintah partai, dia berkali-kali menyatakan tunduk dan patuh siap menerima perintah dari partai politik dan ketumnya tetapi tidak bisa dimungkiri langkah politiknya dan relawannya itu cukup mengganggu bagi kepentingan PDIP," katanya.
"Walaupun bisa dibilang Gibran juga selalu menyampaikan itu hak politik dari relawannya ada yang mendukung Ganjar dan Prabowo. Publik lebih membaca sinyal politik nonformal Gibran dan Relawannya tidak percaya apa yang disampaikan Gibran secara formal. isyarat ini yang lebih ditangkap oleh publik. Nah ini yang merugikan partai, bagi masyarakat manuver kedekatan dia dengan Prabowo dan gerakan oleh relawannya itu justru dianggap oleh masyarakat dianggap sikap politik yang asli itu yang disebut komunikasi dua kanal," katanya mengakhiri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
