REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden RI ke-10 dan 12 yang juga mantan Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla (JK) meminta kader partai berlambang pohon beringin tersebut tetap solid menuju Pemilu 2024. Hal itu diungkapkan JK menanggapi isu musyawarah nasional luar biasa (munaslub) di Golkar untuk melengserkan Airlangga Hartarto dari jabatan ketua umum.
“Dalam situasi yang krisis ini artinya dalam waktu yang singkat (menuju) pemilu, bersatulah. Bagaimana bisa menang kalau pecah, maka harus bersatu. Karena Airlangga sudah diberikan mandat maka hormati itu. Jangan Golkar dilibatkan dalam situasi yang sulit," ujar JK dalam keterangan yang diterima wartawan, Senin (31/7/2023).
JK menegaskan ketidaksetujuannya terhadap munaslub karena akan menjatuhkan marwah Partai Golkar sebagai partai besar dan peraih suara terbanyak kedua pada pilpres 2019. Menurutnya, Partai Golkar harus solid untuk memenangi Pemilu 2024 mendatang.
“Sangat tidak setuju dengan munaslub, karena itu akan menjadikan marwah Golkar sebagai partai besar dan pemenang suara terbanyak kedua. Jadi siapa pun harus memahami itu bahwa ini soal organisasi harus bersatu. Yang penting itu kita bersatu supaya kita bisa terpilih baik eksekutif maupun legislatifnya. Bersatu saja belum tentu menang apalagi kalau tidak bersatu”, tegasnya.
Selain itu, JK juga meminta agar Golkar dapat menjadi partai mandiri yang tidak terlalu begantung pada koalisinya dalam mengambil langkah politik. Kondisi Golkar yang saat ini belum menentukan sikap politik dalam pencapresan 2024, kata JK, dikarenakan kepengurusan Golkar terlalu bergantung pada koalisi. Padahal menurut JK, apabila Golkar dapat memperoleh posisi wakil (presiden) maka itu akan berpengaruh pada elektabilitas Golkar.
“Sebagai partai besar yang mempunyai kemampuan atau partai kedua terbesar yang mempunyai kemampuan kekuasaan itu apabila menjadi wakil. maka Golkar punya peluang untuk menaikkan suaranya. Golkarnya sendiri agak telat atau sangat tergantung pada koalisi-koalisinya. Harusnya partai itu bisa mandiri. Secara demokrasi bahaya kalau begini terus ketika partai tidak bisa mandiri, beda partainya diganggu lagi, maka makin kacau republik ini," kata JK.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
