REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI tak mempermasalahkan langkah bakal calon presiden dari PDIP, Ganjar Pranowo yang menjadikan kemeja hitam-putih sebagai identitas politik dirinya dan pendukungnya dalam menyongsong Pilpres 2024. Menurut Bawaslu, penggunaan kemeja tersebut bukan kampanye colongan karena tidak ada unsur ajakan memilih.
"Ya nggak apa-apa dong. Kalau (bakal calon) sosialisasi dan tidak mengajak (untuk memilih) kan tidak masalah. Pakai baju jangan dilarang, hak kebebasannya memperkenalkan diri, kan termasuk asasi juga," kata Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja kepada wartawan di kantornya, Selasa (25/7/2023).
Bagja menegaskan, semua kegiatan yang dilakukan partai politik maupun bakal calon peserta Pemilu 2024 boleh melakukan sosialisasi sepanjang tidak ada ajakan memilih. Masa sosialisasi berlangsung hingga masa kampanye resmi dimulai pada 28 November 2023.
"Kemeja itu hanya mode. Masa kita larang mode, kan bahaya juga. Kan itu untuk memperkenalkan diri," ujarnya.
Dia menambahkan, penggunaan baju semacam itu boleh digunakan sepanjang masa sosialisasi dan masa kampanye, tapi dilarang saat hari pemungutan suara pada 14 Februari 2024. "Kemeja garis-garis ketika masuk ke pemungutan suara tidak boleh. Misalnya dulu kan ada yang pakai kotak-kotak warna merah (pendukung Jokowi) dan baju putih-putih pendukung Pak Prabowo masuk TPS. Itu yang tidak boleh," kata Bagja.
Sebelumnya, Ganjar Pranowo mengungkapkan makna kemeja garis hitam-putih vertikal yang dikenakannya dalam acara bersama relawan. Ganjar berbicara di hadapan puluhan pendukungnya yang juga mengenakan kemeja serupa.
Makna hitam dan putih itu disebutnya menggambarkan keberanian dan ketegasan sikap. "Hitam-putih adalah keberanian. Hitam putih adalah sikap untuk tidak menjadi abu-abu. Sebuah keputusan untuk berkata ‘ya’ atau ‘tidak’," ujar Ganjar lewat keterangannya, dikutip Jumat (21/7/2023).
Ikuti Whatsapp Channel Republika