REPUBLIKA.CO.ID, BANDARLAMPUNG -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mengembangkan kawasan hortikultura bawang merah guna menjaga stabilitas harga komoditas tersebut di pasaran.
"Saat ini kami fokus dalam pengembangan bawang merah yang memang sering menimbulkan inflasi," ujar Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung Bani Ispriyanto.
Di Lampung sendiri ada beberapa sentra bawang merah seperti di Kabupaten Lampung Selatan, Tanggamus, dan Pringsewu. Nantinya jua juga perluasan dari saat ini 150 hektare dan pengembangan ke depan sekitar 100 hektare.
Bani menjelaskan, selain bawang merah dikembangkan pula komoditas cabai dengan sentra yang berada di Kabupaten Lampung Selatan, Tanggamus, Pringsewu dan Lampung Tengah.
"Cabai ini memang masih beberapa area di kabupaten karena budidayanya perlu ketelitian dan berisiko tinggi," ucap dia
Menurut dia, dengan adanya perluasan penanaman komoditas yang rawan menimbulkan inflasi di daerah dapat menjaga stabilitas harga di pasaran saat pasokan komoditas dari sentra produksi di luar daerah mengalami kendala produksi.
"Saat ada kendala dari daerah penghasil komoditas misalkan bawang merah atau cabai, disini dengan dikembangkan kawasan tersebut dapat menjaga agar distribusi di pasaran lancar dan harga pun stabil," tambahnya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung pada 2022 untuk komoditas bawang merah total luas panen ada 235 hektare yang ada di delapan kabupaten, dan produksi mencapai 17.267 kuintal, sedangkan produktivitas per area tanam 73,63 kuintal per hektare.
Sedangkan untuk komoditas cabai besar pada 2022 luas panennya seluas 1.515 hektare, produksinya 69.146 kuintal, dan produktivitasnya sebanyak 45,64 kuintal per hektare.
Lalu cabai rawit luas panen pada 2022 seluas 2.009 hektare dengan produksi 111.934 kuintal dan produktivitas 55,72 kuintal per hektare, untuk cabai keriting luas area panen 3.153 hektare, produksi mencapai 227.202 kuintal serta produktivitas 72,06 kuintal per hektare.
Ikuti Whatsapp Channel Republika