REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) menekankan pentingnya tata kelola laut berkelanjutan untuk menjaga stabilitas laut sekaligus mengantisipasi konflik di laut.
"Sekarang, laut kita membutuhkan perdamaian, stabilitas, dan tata kelola maritim. Terjadinya berbagai krisis, kecelakaan, dan konflik di laut yang cenderung meningkat, harus segera kita antisipasi," kata Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kemenko Marves Jodi Mahardi dalam keterangan di Jakarta, Jumat (7/7/2023).
Jodi menyampaikan hal tersebut dalam Indonesia-EU Maritime Security High Level Conference (HLC) and Table-Top Exercise (TTX): Interagency Coordination in Accident Management at Sea, yang digelar di Batam, Rabu (5/7).
Jodi mengingatkan, saat ini Indonesia menjadi kekuatan maritim utama di Kawasan Indo-Pasifik, yang berperan sangat penting dan strategis dalam jalur komunikasi laut (Sea Lines of Communication/SLOC) serta logistik dan pelayaran maritim.
Hal ini tentu saja punya peran signifikan dalam menggerakkan ekonomi global. Selain itu, laut merupakan arteri untuk perdagangan global, membawa lebih dari 95 persen komoditas penting dunia.
"Indonesia sebagai penjaga gerbang maritim Indo-Pasifik, dengan lokasi geografis kita. Indonesia berfungsi sebagai persimpangan strategis Indo-Pasifik, menghadap Samudra Pasifik di timur dan Samudra Hindia di barat," jelasnya.
Jodi pun mencermati masih adanya kerentanan wilayah perairan Indonesia, padahal perannya strategis dalam mendukung konektivitas negara-negara di kawasan.
Oleh karena itu, Indonesia bersama negara-negara kawasan seharusnya mampu mengenali potensi untuk bersama-sama menetapkan prosedur yang benar dan efektif untuk mengamankan dan menjaga tatanan internasional berdasar UNCLOS 1982 di Indo-Pasifik.
Faktor penting lainnya dalam meningkatkan kemitraan keamanan maritim Indonesia adalah pemahaman akan ancaman bersama (common concerns and common threats).
Oleh sebab itu, sangat penting Indonesia untuk memaksimalkan kemitraan guna menghadapi ancaman bersama ini baik secara regional maupun global.
"Indonesia harus selalu siap (agile) untuk mitigasi dan antisipasi berbagai bencana dan ancaman di perairan Indonesia karena letak geografis kepulauannya yang tersebar," imbuh Jubir Menko Marves itu.
Lebih lanjut, Jodi menyampaikan bahwa penanganan krisis di laut sangat penting untuk keamanan, keselamatan, dan ketahanan maritim.
Pasalnya, setidaknya sembilan dari sepuluh krisis di laut berkaitan dengan logistik dan ekonomi, sehingga manajemen krisis yang lebih efektif dan koordinasi inter-agensi di laut sangat penting untuk terus menjaga kedaulatan maritim.
Sebagai salah satu upaya meningkatkan manajemen krisis di laut, kekosongan data terkait krisis maritim segera perlu diperbaiki. Pengenalan Portal Data Krisis di Laut, akan menjadi inisiatif terobosan yang perlu dikaji para pemangku kepentingan di laut.
Setelah pengumpulan data menjadi lebih terintegrasi, upaya bersama segera diperlukan untuk mengatasi krisis di laut, perlu analisis dari tiga elemen penting yaitu pertama, reformasi kebijakan dan kelembagaan sangat penting untuk manajemen risiko yang berkelanjutan dan adil.
Kedua, meningkatkan investasi publik dan swasta dalam pembangunan kapasitas manusia dan institusi, teknologi dan inovasi pengawasan di laut, dan memajukan sistem pendukung manajemen krisis di laut merupakan langkah penting.
Dan ketiga, partisipasi multi-stakeholder yang lebih besar untuk transformasi manajemen risiko di laut yang semakin efektif dan terpadu.
"Kami memiliki visi keamanan maritim untuk semua. Dunia membutuhkan kepemimpinan, inovasi, dan kemitraan strategis yang terus menjaga komitmen bersama, kedaulatan maritim dan keamanan maritim adalah utama," kata Jodi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika