REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pelaku usaha nasional mengapresiasi kebijakan pemerintah melibatkan sektor swasta dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Proyek strategis ini dinilai sebagai cerminan langkah maju pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mempersiapkan modal masa depan bangsa dalam mewujudkan keadilan sosial, pemerataan ekonomi, dan pembangunan berwawasan lingkungan.
“Pembangunan IKN berorientasi kepentingan jangka panjang. Saya pastikan Lippo Group akan berkontribusi dalam pembangunan IKN. Memang, ada banyak suara skeptis, tapi Lippo telah berkomitmen untuk berperan aktif dalam program jangka panjang ini,” kata Direktur Eksekutif Lippo Group, John Riady, melalui keterangan tertulis di Jakarta, Senin (3/7/2023).
Ia mengatakan total anggaran untuk pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke IKN sebesar Rp 466 triliun. Dana sebesar itu akan dipenuhi melalui APBN sebesar Rp 89,4 triliun, Rp253,4 triliun dari kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), dan swasta Rp 123,2 triliun.
Sebagai salah satu perusahaan terkemuka di Indonesia, Lippo Group siap membangun infrastruktur pendidikan dan kesehatan di IKN. Alumnus Ilmu Politik dan Ekonomi, pada Georgetown University, Amerika Serikat (AS) ini menyatakan keputusan itu ditempuh Lippo Group menyusul konsistensi pemerintahan Presiden Jokowi dalam pengambilan keputusan, khususnya terkait momentum untuk mengeksekusi pembangunan IKN.
Dikatakan, mega proyek pembangunan IKN membutuhkan anggaran besar, namun kinerja perekonomian nasional sangat baik. John mengungkapkan pada tahun 2022, produk domestik bruto (PDB) per kapita secara nasional tumbuh sebesar 4.783 dolar AS. Sementara inflasi per Mei 2023 terjaga di angka 4 persen, dan rasio utang luar negeri terhadap PDB juga stabil di kisaran 30,1 persen pada triwulan I 2023.
“Pekerjaan IKN sudah dimulai. Ini pertanda baik. Apalagi pemerintah sedang membangun hunian Aparatur Sipil Negara dan Hankam. Kita bisa saksikan, ada 47 tower rumah susun yang dipersiapkan Kementerian PUPR,” jelas John.
Berdasarkan data Kementerian PUPR, kata John, realisasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur IKN sebesar Rp 24,16 triliun sejak 2020 hingga Maret 2023. Sebanyak 76 paket pekerjaan infrastruktur yang disiapkan pemerintah senilai Rp 62,7 triliun untuk periode 2020-2024.
“Apa yang dikhawatirkan? Pemerintah juga menjamin kelanjutan proyek IKN. Bapak Presiden telah meneken Peraturan Pemerintah Nomor 6/2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran yang berlaku sejak Februari 2023. Mari kita dukung langkah strategis pemerintah,” tutup John.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
