REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa komunikasi dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berlangsung baik dan lancar. Adapun terkait pengumuman bakal calon wakil presiden (cawapres) untuk Prabowo Subianto, ia mengeklaim, PKB tak memasang target waktu.

"Sebenarnya enggak perlu ada deadline, karena keputusan untuk menentukan itu, kapan waktunya, kesepakatan daripada kedua beliau-beliau itu. Tinggal Pak Prabowo dan Muhaimin aja itu," ujar Dasco di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (3/7/2023).

Partai Gerindra menghormati keputusan PKB untuk memingit nama Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. Namun, ia menegaskan, komunikasi dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) solid dan terjalin baik.

"Jadi soal kebijakan internal PKB, kami pikir biarlah itu berlaku di internalnya, yang penting komunikasi bisa jalan terus," ujar Dasco.

"Saya pikir capres-cawapres itu sudah disepakati adalah kewenangan, dari kalau liat dari isi perjanjian kerja sama ya, itu adalah Pak Prabowo dan Muhaimin dan masih berlaku sampai dengan sekarang," kata wakil ketua DPR itu menambahkan.

Wakil Sekretaris Jenderal PKB, Syaiful Huda menjelaskan, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo dan PKB Muhaimin sudah dalam tahap 'tunangan' untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Karena itu, PKB memingit Muhaimin untuk tak membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan kontestasi.

"Ibarat orang pacaran kan sebenarnya kita kan sudah terikat dengan Gerindra. Jadi nah di dalam kontrak politik kita dengan Gerindra kan sudah jelas hanya ada dua pasangan itu antara Pak Prabowo dengan Cak Imin. Jadi ini levelnya sudah level tunangan," ucap Huda.

Pingitan tersebut sudah disepakati dalam rapat pleno PKB yang disetujui oleh Dewan Syura PKB, DPP PKB, dan para kyai. Pada waktunya, Prabowo dan Muhaimin akan mengumumkan sikap KKIR untuk Pilpres 2024.

Terkait waktu pengumumannya, banyak pihak yang terbelah antara mengumumkan secepatnya atau menunggu keputusan koalisi lain. Namun, sekali lagi disampaikannya bahwa itu kewenangan Prabowo dan Muhaimin.

"Nah itu termasuk arus yang ingin cepet, ada juga yang 'ya udah santai aja', karena poros yang lain juga masih belum. Saya juga termasuk yang mazhab pada posisi tidak perlu cepet-cepet deklarasi," ujar ketua Komisi X DPR itu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika