REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Lodewijk F Paulus mengatakan bahwa partainya masih berkomitmen menjalankan amanat musyawarah nasional (Munas) pada 2017 dan rapat pimpinan nasional (Rapimnas) pada 2021. Salah satu keputusannya adalah mengusung Airlangga Hartarto sebagai calon presiden (capres) pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024.
Ia juga menegaskan, Partai Golkar masih merupakan bagian dari Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bersama Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Terkait peluangnya mengusung Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden (capres), ia menyampaikan sekali lagi bahwa partainya adalah bagian dari KIB.
"Sementara kita baru bicara KIB. Kalau Pak Prabowo namanya KKIR, Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya," ujar Lodewijk kepada wartawan dikutip Jumat (30/6/2023).
Ia pun meminta semua pihak untuk bersabar terkait sikap Partai Golkar pada Pilpres 2024. Sebab pada rapat kerja nasional (Rakernas) 2022, keputusan terkait kontestasi nasional tersebut berada di tangan Airlangga.
"Hari ini sudah saya bocorkan berarti nggak seru lagi dong, nggak ada kejutan, nggak ada surprise. Jadi tunggu aja, sabar," ujar Lodewijk.
Sebelumnya, Ketua DPP Partai Golkar, Firman Soebagyo mengatakan bahwa partainya masih berusaha menjalankan amanat musyawarah nasional (Munas) yang mendorong Airlangga Hartarto menjadi calon presiden (capres). Namun, pihaknya membuka peluang menjadikan Airlangga sebagai calon wakil presiden (cawapres) dari Prabowo Subianto.
Menurutnya, pasangan Prabowo-Airlangga merupakan kombinasi calon pemimpin yang sempurna. Prabowo merupakan ahli di bidang keamanan dan pertahanan. Sedangkan Airlangga menguasai sektor ekonomi.
"Ini kombinasi militer-sipil kan dan Pak Airlangga punya kapasitas untuk itu, kalau memang bisa kenapa tidak. Jadi kan tujuannya sama, kita itu ke depan itu tidak boleh membeli kucing dalam karung, untuk memilih pemimpin itu tidak cukup karena hasil survei," ujar Firman di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (25/5/2023).
Keduanya juga merupakan bagian dari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sehingga bisa menjadi jaminan, Prabowo-Airlangga akan menghadirkan keberlanjutan jika terpilih pada 14 Februari mendatang.
"Di mata internasional Indonesia itu sudah on the right track dalam mengelola ekonominya. Kalau ini mendapatkan pimpinan yang tidak memahami rencana kerja yang sudah bagus dan tidak mampu melanjutkan, ini berisiko tinggi," ujar Firman.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
