Sabtu 24 Jun 2023 01:03 WIB

Catatan Survei Kedai Kopi Soal Kinerja Jokowi: Ada Bantuan Sosial, Tapi tidak Merata

Survei Kedai Kopi menghasilkan tingkat kepuasan terhadap kinerja Jokowi cukup tinggi.

Rep: Wahyu Suryana/ Red: Andri Saubani
Presiden Jokowi mengajak cucunya Jan Ethes Srinarendra melakukan shalat jumat berjamaah di Masjid Istiqlal, Jakarta, Jumat (23/6/2023).
Foto: Dok Biro Pers Sekretariat Presid
Presiden Jokowi mengajak cucunya Jan Ethes Srinarendra melakukan shalat jumat berjamaah di Masjid Istiqlal, Jakarta, Jumat (23/6/2023).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Survei terbaru Kedai Kopi menemukan tingkat kepuasan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) cukup tinggi. Tetapi, pengamat komunikasi politik Kedai Kopi, Rosnindar Prio Eko mengatakan, kepuasan itu dibarengi beberapa catatan.

Rosni mengatakan, 77,1 responden mengatakan puas dan sisanya 22,9 persen mengaku tidak puas. Ada 34 persen puas karena pembangunan infrastruktur bagus, 30 persen karena bantuan sosial dan 10,3 persen karena merakyat.

Baca Juga

Tetapi, ia menekankan, sebanyak 35,2 persen menyatakan tidak puas karena kenaikan harga tidak bisa dikontrol. Lalu, 25 persen karena distribusi bantuan tidak tepat sasaran, lapangan kerja tidak merata 11,3 persen.

Salah satu responden menyampaikan tetangga mereka secara ekonomi punya mobil, kendaraan, rumah dengan lantai bagus mendapat bantuan. Dia, yang rumahnya beralaskan tanah itu tidak punya kendaraan justru tidak dapat.

"Catatan kami, ada bantuan sosial, tapi ternyata tidak tepat sasaran," kata Rosni, Jumat (23/6/2024).

Survei dilakukan mulai 29 Mei-7 Juni 2023 di 38 provinsi dengan metode tatap muka (kunjungan rumah) kepada 1.200 responden berusia 17-65 tahun. Survei turut mencatat penilaian publik soal ketercapaian kinerja Jokowi.

Akses layanan kesehatan, 72,6 persen merasa tercapai, 27,4 persen merasa tidak tercapai. Akses layanan pendidikan 70,3 persen tercapai 29,7 tidak tercapai. Soal upah layak 51,4 tercapai tapi 48,6 merasa tidak tercapai.

"Yang perlu diingat, ada hal-hal yang menurut responden tidak tercapai dan nilainya tinggi. tertinggi pertama masih adanya praktek korupsi dan nepotisme dalam pekerjaan proyek pemerintah, jumlahnya 62,1 persen," ujar Rosi.

Jika rata-rata soal nepotisme cuma 4,95 persen. Ketidakpuasan tertinggi kedua terkait pemberantasan korupsi, 55,9 persen merasa tidak tercapai. Ketiga, penegakan hukum yang adil, 54,5 persen merasa tidak tercapai. 

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement