REPUBLIKA.CO.ID, PONTIANAK -- Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji meminta seluruh pemerintah daerah di provinsi itu untuk meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sesuai instruksi Presiden Joko Widodo.
"Sebagai gubernur, saya sering berkoordinasi dengan kapolda, pangdam, danrem, jajaran pemerintah kota/kabupaten, dan pihak perusahaan dalam mengambil langkah-langkah akurat untuk mengantisipasi terjadinya karhutla. Langkah-langkah yang selama ini dibicarakan sudah kita lakukan, namun ada dua arahan Presiden RI yang perlu kita laksanakan dengan tegas, yaitu cari solusi yang permanen dan langkah penegakan hukum," kata Sutarmidji di Pontianak, Selasa (20/6/2023).
Berbagai upaya dilakukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk mencegah terjadinya karhutla pada tahun 2023 yang diprediksi lebih tinggi dibanding periode 2020 hingga 2022.
Di Kalbar, katanya, langkah tegas penegakan hukum kasus karhutla sudah dilaksanakan sejak 2019, antara lain melakukan teguran dan penyegelan izin operasional pada perusahaan yang terbukti melakukan karhutla.
"Ternyata kebakaran lahan tahun 2019 itu koordinat paling besar ada pada perkebunan, bukan masyarakat dan kita berikan surat peringatan kepada 157 perusahaan perkebunan, kemudian ada 67 penyegelan. Jika penegakan hukum seperti ini bisa kita lakukan maka perusahaan-perusahaan itu pasti akan lebih menjaga wilayah mereka dan sekarang kita sudah ingatkan perusahaan perkebunan, jika ada titik api di koordinat wilayah mereka, kita akan berikan sanksi," tuturnya.
Gubernur mengatakan langkah kedua yang diperintahkan oleh Presiden Jokowi, yakni solusi jangka panjang, seperti memanfaatkan lahan gambut dengan menanam tumbuh-tumbuhan atau sayuran.
"Contohnya, di Kota Singkawang, keladi/talas ditanam di lahan gambut. Tetapi, ketika mereka sudah panen harus ada pengelolaannya. Kemudian, di Kota Pontianak, tepatnya di Pontianak Utara, ada contoh 800 hektare lahan (terminal agribisnis), seluruh lahannya gambut, tetapi tidak pernah terjadi kebakaran lahan karenadiolah dengan tanaman (kebun sayur)," kata Sutarmidji.
Dalam mengantisipasi karhutla di perdesaan, Gubernur Kabar menyebutkan satu mekanisme yang dapat diandalkan, yakni Indeks Desa Membangun (IDM) dengan tiga kategori, yakni Indeks Kekuatan Sosial, Indeks Kekuatan Ekonomi, dan Indeks Kekuatan Lingkungan.
"Salah satunya Indeks Kekuatan Lingkungan. Masalah kebakaran lahan juga jadi penilaian apakah desa itu bisa dikatakan desa mandiri dan sebagainya, ini merupakan program yang bagus. Makanya, kita lakukan dengan program Percepatan Desa Mandiri yang awalnya (tahun 2018) cuma ada satu desa mandiri, sekarang sudah menjadi 586 desa mandiri dalam kurun waktu empat tahun," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
