Jumat 16 Jun 2023 03:17 WIB

Menko: Penggunaan Plasma Darah dalam Pengobatan Bukan Hal Baru

Indonesia sangat berpotensial dalam memenuhi kebutuhan plasma darah.

Rep: Antara/ Red: Erik Purnama Putra
Menko PMK Muhadjir Effendy dan Kepala BNPB Letjen Suharyanto.
Foto: Dok Republika.co.id
Menko PMK Muhadjir Effendy dan Kepala BNPB Letjen Suharyanto.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Prof Muhadjir Effendi menyebutkan, dengan jumlah penduduk sebanyak 275 juta jiwa, Indonesia sangat berpotensial dalam memenuhi kebutuhan plasma darah. Menurut dia, plasma darah merupakan komponen terbanyak dari darah manusia dengan kandungan penting.

Salah satunya, yaitu protein dan antibodi yang berfungsi mengobati masalah kesehatan serius. Penggunaan plasma darah dalam pengobatan sebenarnya bukanlah hal baru. Penggunaan plasma dari penderita yang sembuh sebagai terapi telah dilakukan untuk pengobatan pada wabah penyakit flu babi pada tahun 2009, Ebola, SARS, dan MERS.

"Dengan jumlah penduduk Indonesia sebanyak ini, seharusnya kita mampu untuk mengelola sumber daya darah melalui pengembangan industri fraksionasi plasma yang merupakan wujud kemandirian produk darah dalam negeri," ucap Muhadjir saat memberikan sambutan di Acara Penandatanganan Nota Kesepahaman Tentang Penyediaan Bahan Baku Fraksionasi Plasma di Wisma PMI Jakarta, Rabu (14/06/2023).

Muhadjir juga memberikan apresiasi kepada Palang Merah Indonesia (PMI) yang telah berperan aktif dalam penanganan Covid-19 dengan mengumpulkan dan menyalurkan plasma konvalesen untuk pengobatan. Dengan begitu, ribuan nyawa warga Indonesia telah terselamatkan.

"Saya ingat betul bagaimana ribuan nyawa penduduk Indonesia telah terselamatkan melalui donor plasma konvalesen saat pandemi Covid-19 kemarin. Saya sangat mengapresiasi kinerja PMI saat mengumpulkan dan menyalurkan plasma konvalesen tersebut," ucapnya.

Acara tersebut dihadiri Ketua Umum PMI M Jusuf Kalla, Kepala BNPB Letjen Suharyanto Dirjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kemenkes Lucia Rizka Andalucia, Plt Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif BPOM Togi Hutadjulu, dan pejabat perusahaan kesehatan.

Muhadjir pun berharap dengan adanya penandatanganan nota kesepahaman, dapat saling bahu-membahu untuk mendukung kebangkitan industri farmasi di Indonesia. "Saya yakin ini menjadi sebuah lompatan yang besar menuju Indonesia yang sehat, kuat, dan tangguh," ucapnya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement