REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Said Abdulah tegas membantah adanya kontrak politik antara Ganjar Pranowo dan partainya. Menurut dia, isu tersebut diembuskan oleh pihak-pihak yang ingin mengkerdilkan Ganjar.
"Mereka yang beropini kursi kabinet akan ditentukan oleh PDI Perjuangan bila Ganjar Pranowo menjadi presiden adalah brutus," kata Said kepada wartawan, Selasa (13/6/2023).
"Seolah-olah memberikan dukungan ke Ganjar Pranowo, tapi terus merusak hubungan Pak Ganjar dengan PDI Perjuangan dengan membangun fitnah-fitnah," ujarnya.
Saat ini, ia melihat sudah adanya manuver dari pihak-pihak tertentu untuk menyerang Ganjar. Ada framing yang ingin mencitrakan Ganjar seolah-olah sebagai boneka.
"Saya pastikan 1.000 persen tidak ada kontrak politik jika Pak Ganjar Pranowo menjadi presiden, pos menteri strategis ditentukan oleh PDI Perjuangan," ujar Said.
PDIP, dia menegaskan, tidak akan membiarkan fitnah ini bertebaran. Justru saat ini PDIP sangat solid bersama Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hanura, dan Partai Perindo dalam pencapresan Ganjar.
"Turun ke bawah bersama sama dengan para relawan mengajak rakyat memilih Pak Ganjar. Mereka mendukung Pak Ganjar dengan tulus," kata Said.
"Kami telah identifikasi oknum hanya bermain di medsos lalu seolah olah paling terdepan mendukung Pak Ganjar, tetapi malah merusak suasana," ujarnya.
Sebelumnya, cicitan politikus sekaligus calon legislatif (caleg) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ade Armando menimbulkan perbincangan publik di lini masa Twitter. Hal itu karena Ade menyebut ada kontrak politik antara capres Ganjar Pranowo dan PDIP.
Menurut Ade, jika Ganjar terpilih menjadi presiden RI pada Pilpres 2024, menteri yang bakal membantunya di kabinet ditunjuk berdasarkan pertujuan PDIP. Dia pun merasa kurang setuju dengan kontrak seperti itu.
"Saya dapat kabar, Ganjar sudah meneken kontrak dengan PDIP bahwa kalau dia jadi presiden, penentuan orang-orang yang jadi menteri dan menempati posisi strategis akan ditentukan oleh PDIP," kata Ade di akun Twitter @adearmando61 seperti dikutip Republika.co.id di Jakarta pada Senin (12/6/2023).
Perihal isu kabar tersebut, Ade pun meminta klarifikasi kepada pengurus PDIP maupun Ganjar. "Ini perlu segera diklarifikasi karena info ini sudah beredar cukup luas. Mudah-mudahan salah," ujarnya menambahkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
