REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Said Abdullah menegaskan tak ada kontrak politik antara partainya dengan Ganjar Pranowo dalam pengusungannya sebagai bakal calon presiden (capres). Menurutnya, isu tersebut adalah upaya untuk mengkerdilkan Gubernur Jawa Tengah itu.
"Saya pastikan 1.000 persen tidak ada kontrak politik jika Pak Ganjar Pranowo menjadi presiden, pos menteri strategis ditentukan oleh PDI Perjuangan," tegas Said kepada wartawan, Selasa (14/6/2023).
Saat ini, ia melihat sudah adanya manuver dari pihak-pihak tertentu untuk menyerang Ganjar. Ada framing yang ingin mencitrakan Ganjar seolah-olah sebagai boneka partai.
Said menyebut mereka yang beropini kursi menteribakan ditentukan PDIP bila Ganjar menjadi presiden adalah brutus. Seolah-olah mendukung Ganjar, tapi justru terus merusak hubungan Ganjar dengan partainya.
"Kami tidak akan membiarkan fitnah ini bertebaran. Justru saat ini PDI Perjuangan sangat solid," ujar Said.
"Kader-kader PDI Perjuangan bersama partai partai lain yang mendukung Pak Ganjar seperti PPP, Hanura, dan Perindo turun ke bawah bersama sama dengan para relawan mengajak rakyat memilih Pak Ganjar," sambungnya.
Sebelumnya, cicitan politikus sekaligus calon legislatif (caleg) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ade Armando menimbulkan perbincangan publik di lini masa Twitter. Hal itu karena Ade menyebut ada kontrak politik antara capres Ganjar Pranowo dan PDIP.
Menurut Ade, jika Ganjar terpilih menjadi presiden RI pada Pilpres 2024 maka menteri yang bakal membantunya di kabinet ditunjuk berdasarkan pertujuan PDIP. Dia pun merasa kurang setuju dengan kontrak seperti itu.
"Saya dapat kabar, Ganjar sudah meneken kontrak dengan PDIP bahwa kalau dia jadi presiden, penentuan orang-orang yang jadi menteri dan menempati posisi strategis akan ditentukan oleh PDIP," kata Ade di akun Twitter @adearmando61 seperti dikutip Republika di Jakarta pada Senin (12/6/2023).
Perihal isu kabar tersebut, Ade pun meminta klarifikasi kepada pengurus PDIP maupun Ganjar. "Ini perlu segera diklarifikasi karena info ini sudah beredar cukup luas. Mudah-mudahan salah," ujarnya menambahkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
