Senin 12 Jun 2023 19:35 WIB

Dibanding Cawe-Cawe, DPR Minta Jokowi Tuntaskan 9 Target RPJMN yang Terancam Gagal

Bappenas merilis, 10 indikator RPJMN era Presiden Jokowi sulit tercapai pada 2024.

Rep: Fauziah Mursid/ Red: Erik Purnama Putra
Wakil Ketua Komisi IX DPR, Dr Kurniasih Mufidayati (kiri) di kantor Harian Republika, Jakarta Selatan.
Foto: Republika/Prayogi
Wakil Ketua Komisi IX DPR, Dr Kurniasih Mufidayati (kiri) di kantor Harian Republika, Jakarta Selatan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo diminta untuk fokus mengejar ketertingalan sembilan dari target pembangunan jangka menengah di bidang kesehatan yang terancam gagal. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) menyebut, ada 10 indikator Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Jokowi yang sulit tercapai pada 2024.

Untuk itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR, Dr Kurniasih Mufidayati menyarankan, Presiden Jokowi sebaiknya lebih fokus untuk menyelesaikan pencapaian RPJMN, termasuk di sektor kesehatan. Hal itu jauh lebih baik dibanding ikut cawe-cawe dalam perhelatan Pilpres 2024.

"Energi dan sumber daya pemerintahan Presiden Joko Widodo sebaiknya difokuskan untuk mencapai RPJMN terutama dalam hal ini menyelesaikan target di bidang kesehatan. Ada target stunting yang terus diulang-ulang Presiden bisa tercapai 2024 tapi terancam tidak tercapai," kata Kurniasih dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (12/6/2023).

Anggota Fraksi PKS DPR itu menganggap, pembangunan manusia, termasuk bidang kesehatan masyarakat lebih penting dibanding pembangunan infrastruktur yang menelan biaya besar, seperti Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur. Karena itu, Kurniasih meminta agar pemerintah serius untuk menangani persoalan tersebut.

"Kita paham ada pandemi Covid-19 yang menyedot anggaran dalam pemulihan kesehatan. Namun jika pemerintah serius memperbaiki kondisi kesehatan masyarakat, ada banyak penggunaan anggaran yang bisa dialihkan sebenarnya untuk peningkatan kualitas publik," kata Kurniasih.

Dia juga mengingatkan, pandemi Covid-19 tidak boleh dijadikan alasan utama oleh pemerintah untuk memaklumi tidak tercapainya target kesehatan di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Pasalnya, pemerintah memiliki sumber daya kuat untuk melakukan mitigasi dan memanfaatkan reposisisi dan mencegah bocornya APBN.

"Reposisi anggaran dan mencegah kebocoran APBN bisa dilakukan untuk mengejar ketertinggalan indikator kesehatan. Masih ada waktu, bagi pemimpin yang ingin mewujudkan apa yang sudah direncanakan untuk kesehatan masyarakat," ucap Kurniasih.

Dari 10 indikator RPJMN yang disebutkan Bappenas, sembilan bidang masuk sektor kesehatan. Di antaranya, imunisasi dasar lengkap, stunting, wasting balita, angka tuberkolosis, eliminasi malaria, eliminasi kusta, angka merokok anak, akreditasi fasilitas kesehatan tingkat pertama dan kurangnya tenaga kesehatan standar di puskesmas.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement