REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Badan Penelitian dan Pembangunan (Balitbang) Partai Demokrat, Syahrial Nasution, menegaskan bahwa Koalisi Perubahan untuk Persatuan solid dalam pengusungan Anies Rasyid Baswedan. Bakal calon presiden (capres) dari Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga siap menghadapi status quo.
"Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang mengusung ide perubahan berseberangan dengan status quo, yang memaksakan idenya kepada capres hasil cawe-cawe penguasa," ujar Syahrial lewat keterangannya, Jumat (9/6/2023).
"Sudah pasti akan terus-menerus mendapatkan tekanan dan upaya pecah belah," katanya.
Mandat yang sudah diberikan Koalisi Perubahan kepada Anies sebagai bakal calon presiden (capres) agar diberdayakan maksimal untuk saling menguatkan dan melindungi. Supaya rakyat dan relawan juga terlibat bergandengan tangan bersama-sama menghadapi tekanan tersebut.
Tekanan politik dan hukum yang dihadapai Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS akan lebih siap dan ringan dihadapi setelah paket capres dan cawapres Koalisi Perubahan diumumkan. Karena dihadapi bersama-sama serta melibatkan rakyat yang lebih luas.
"Saat ini, bola ada pada Mas Anies. Dan kami sangat yakin beliau akan mampu menjadi dirigen atau konduktor yang menciptakan nada-nada harmoni. Tidak hanya terhadap KPP juga keharmonisan bersama rakyat dan relawan," ujar Syahrial.
Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Said Abdullah mengatakan bahwa dua putaran pemilihan presiden (Pilpres) 2024 akan sangat menyita banyak energi. Karenanya, PDIP menyiapkan strategi pemenangan dalam rapat kerja nasional (Rakernas) III dan meyakini bahwa Ganjar Pranowo akan menang dalam satu putaran.
"Rasa-rasanya buang-buang energi kalau sampai dua putaran. Kami yakin Ganjar satu putaran," ujar Said di Sekolah Partai, Jakarta, Rabu (7/6/2023).
Seluruh keputusan terkait perumusan visi, misi, hingga strategi pemenangan juga selalu melibatkan Ganjar di dalamnya. Sehingga, tak perlu ada perdebatan lagi terkait peran Ganjar sebagai petugas partai.
"Sehingga tidak perlu ada dikotomi, ini petugas partai, petugas partai kan hanyalah sebuah kehormatan, karena orang yang diberi tugas partai itu adalah tugas kerakyatan. Oleh karena ia adalah presiden rakyat," ujar Said.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
