Apalagi, MK sendiri sudah membuat putusan yang final mengikat pada 2008 yang mengarahkan sistem pemilu berubah dari tertutup jadi proporsional terbuka. Sistem itulah yang dilaksanakan sejak Pemilu 2009, 2014, 2019.

"Dengan cawe-cawe melempar wacana logika seperti itu, jangan-jangan BPIP tidak mempermasalahkan tiga periode atau penundaan pemilu dengan dalih yang sama, pada masa Orba itu semua terjadi dan negara tidak bubar," kata HNW.

Wakil Ketua Majelis Syura PKS ini menyesalkan cawe-cawe Wakil Kepala BPIP yang dirasa dapat membuat gaduh terkait sistem pemilu. Semestinya, pada tahun politik seperti ini, BPIP justru berkontribusi maksimal.

"Mengingatkan semua pihak agar Pancasila dengan semua silanya dilaksanakan dengan jujur dan serius agar hasil pemilu benar-benar mencerminkan Pancasila dan UUD NRI 1945 yang dilaksanakan," ujar HNW.

Selain itu, BPIP sebaiknya fokus mengingatkan penyelenggara pemilu, peserta dan kandidat pilpres, caleg serta pemilih. Sehingga, semua berkontribusi menyukseskan pemilu yang melaksanakan semua sila Pancasila.

"Termasuk, mengingatkan para pejabat negara yang masih menjabat untuk tidak cawe-cawe yang dapat menghadirkan ketidakadilan bagi pelaksanaan pemilu," kata HNW. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika