Dalam pertemuannya dengan para pimpinan media nasional di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (29/5/2023), Presiden Jokowi merespons suara yang selama ini menilai dirinya cawe-cawe dalam urusan dengan partai politik. Jokowi menegaskan, cawe-cawe yang dimaksudkannya itu adalah dalam urusan yang positif.
"Untuk negara, saya cawe-cawe," ujar Jokowi di Istana Merdeka Jakarta, Senin (29/5/2023).
Dirinya mengaku akan cawe-cawe untuk memastikan perekonomian negara berjalan baik. Dia juga menyatakan harus cawe-cawe agar pemilu nanti bisa berjalan secara demokratis.
Jokowi mengingatkan agar pernyataannya soal cawe-cawe itu tidak disalahartikan. "Jangan terus dianggap saya cawe-cawe urusan politik praktis," kata dia menambahkan.
Direktur Eksekutif Indonesian Presidential Studies (IPS), Nyarwi Ahmad menilai, pernyataan Jokowi tersebut perlu dicermati tidak hanya secara akurat, objektif dan kritis.
"Jika Presiden ingin memastikan Pemilu serentak 2024 dapat berlangsung secara demokratis, jujur dan adil, saya kira itu sebuah niatan yang baik," kata Nyarwi dalam keterangan tertulisnya, Kamis (1/6/2023).
Menurutnya niatan presiden tersebut perlu diapresiasi. Pemilu yang demokratis, jujur, dan adil tentu akan memberikan manfaat besar, bagi masyarakat, khususnya yang memiliki hak pemilih.
"Pemilu yang seperti itu juga dibutuhkan oleh parpol-parpol yang menjadi kontestan pemilu dan para kandidat yang dicalonkan parpol-parpol, mulai dari capres, cawapres, caleg dan para kandidat yang akan bertarung dalam Pilkada, niat baik Presiden ini mestinya dapat dikawal dan dijalankan secara maksimal oleh lembaga-lembaga negara yang menjadi penyelenggara pemilu, seperti KPU dan juga lembaga pengawas pemilu seperti Bawaslu," ucapnya.
Nyarwi memandang, keinginan Presiden Jokowi agar pesta demokrasi 2024 mendatang dapat berlangsung secara demokratis, jujur dan adil juga merupakan sebuah hal yang wajar. Komitmen Presiden Jokowi untuk menghormati dan menerima pilihan rakyat menunjukkan bahwa Presiden Jokowi masih memiliki komitmen yang kuat untuk menjaga kelangsungan sistem demokrasi di Indonesia.
"Kita tahu, komitmen ini, selama beberapa tahun terakhir, diragukan banyak kalangan. Karena itu, Presiden Jokowi perlu membuktikan bahwa dia tidak hanya memiliki komitmen kuat pada dua hal itu saja," ungkapnya.
Ia mengatakan, sebagai Kepala Negara, Presiden Jokowi pada dasarnya memiliki sumber daya yang memadai yang dapat digunakan untuk mendorong peningkatan kualitas demokrasi agar lebih bisa naik kelas. Nyarwi menjelaskan, selama beberapa tahun terakhir, jebakan-jebakan yang mengarah pada regresi demokrasi terjadi di berbagai belahan negara demokrasi. Menurutnya, arus regresi demokrasi juga bisa terjadi di Indonesia.
"Tentu banyak pihak yang berharap Presiden Jokowi tidak hanya mampu mengawal bahwa proses demokrasi elektoral jelang 2024 berlangsung secara jujur dan adil semata. Namun, Presiden Jokowi juga dapat menggunakan sumber daya kekuasaan yang dimilikinya untuk menyelamatkan Indonesia dari jebakan-jebakan regresi demokrasi semacam itu. Jika hal ini mampu diwujudkan, hal ini tentu akan menjadi legacy luar biasa dari Presiden Jokowi di periode kedua masa jabatannya," ucap Nyarwi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
