Desentralisasi Korupsi Masa Reformasi: Apa Solusinya?

Kemudian apa solusinya? Apa yang disarankan pakar-pakar “good governance” Bank Dunia mengenai pemberantasan korupsi? Ada yang mengatakan, kita mengadakan “social marketing”, ringkasnya kita buat isu publik dan meningkatkan kualitas individu dan kesejahteraan masyarakat. Ciptakan tranparansi dan akuntabilitas, perbanyak pelatihan dan pengajaran.

Solusi ini juga masih mengandung terminologi ilmiah, "teori"? frasa murahan iklan-iklan politik pemerintah dan saran-saran jika ada webinar. Apa masih bisa menyembuhkan korupsi yang sudah “chaostic”? Korupsi menggunakan penangkal moral, sudah tidak relevan lagi. Karena moral hanya menyangkut rasa malu, padahal rasa malu sudah tidak ada lagi.

Agama hanya pertanggungjawaban di hari kemudian, padahal sekarang orang perlu makan, menyekolahkan anak, bahkan kemewahan. Hal ini, kayaknya, hanya alasan memelas orang-orang yang kepepet. Bagaimana jika korupsi memang sudah menjadi sebuah metode dan cara mencari uang dengan gampang. Korupsi sudah menjadi sebuah bisnis terencana?

Ada usul lain yang masuk akal, “we should fry some big fish”, kita harus buat pesta makan, membakar beberapa ikan besar? Ini perlu sebagai pertanda bahwa tidak ada “impunity”, tidak ada lagi orang yang bisa bebas dari hukuman karena melakukan korupsi.

Sebuah “shock therapy”, bukan lagi dengan cara "sidak" yang sudah kuno untuk memberantas salah urus administrasi, tetapi kejutan yang benar-benar kejutan. Mulai "bersih-bersih" kantor Bupati, Walikota, Gubernur, DPR, kantor instansi horisontal, kementerian, bank negara, kantor pajak, dengan auditor yang berdedikasi dan bermoral tinggi.

Lembaga anti rasuah, harus bergigi tajam, tidak pakai tebang pilih, atau menjadi alat politik. Tidak ada lagi kekebalan, “impunity is over”, lembaga kepresidenan tidak terkecuali, apalagi Menteri, Gubernur dan Direktur BUMN. Kita akhiri korupsi dan orang-orang yang sudah tidak bermoral. Rakyat kita sudah kapok.