Lewat pendekatan itu, KMA melakukan upaya pengembangan dan pemanfaatan dengan memberi ruang bagi masyarakat adat. KMA juga menghadirkan para ahli agar masyarakat adat yang memproduksi suatu karya seperti tenun bisa meningkatkan nilai jualnya setelah mempelajari sejumlah teknik, mulai dari teknik pengemasan hingga teknik pengolahan, sehingga jadi lebih menarik dan bisa diterima di masyarakat secara umum.

Sjamsul juga mendorong seluruh pemerintah daerah untuk melanjutkan praktik baik tersebut, agar bisa dicontoh oleh daerah lain. Misalnya, ikut membantu mendokumentasikan kegiatan untuk dijadikan deskripsi atau visual dari karya yang dibuat oleh masyarakat adat, mengingat wilayah gerak masyarakat adat pasti berada di bawah naungan pemerintah daerah.

Sedangkan dari sisi pemerintah pusat akan memperkuat sinergi dan kerja sama lintas sektor, karena keberadaan masyarakat adat beririsan kuat dengan banyak kementerian/lembaga guna memenuhi hak-hak masyarakat adat yang sebetulnya hanya meminta tatanan adat tidak diganggu oleh orang luar.

Pemerintah pusat, terlebih KMA, juga akan memberikan ruang bagi masyarakat adat untuk berekspresi, karena mereka dianggap menjaga keberlanjutan dari alam tempatnya tinggal, sehingga harus dibantu menkomunikasikanya ketika terjadi konflik bersama pengusaha atau pendatang lainnya. Contohnya terkait dengan tempat ritual adat yang berada di kawasan industri dan lain sebagainya.

"Kami juga mendorong pengakuan masyarakat adat supaya eksistensi, keberadaan mereka di kabupaten bisa didorong pemerintah daerah. Kami akan bantu jelaskan (pentingnya peran serta masyarakat adat dalam membangun perekonomian), dari situ upaya pengakuan bisa terwujud," ucapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika