REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Presiden Joko Widodo memerintahkan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) untuk membentuk satu sistem daring terpadu atau one stop shop. Hal ni untuk memfasilitasi dan memermudah para investor menjajaki kerja sama di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Kepala OIKN Bambang Susantono menjelaskan pembentukan sistem terpadu one stop shop ini bertujuan memercepat segala proses perizinan IKN. Agar sesuai di lapangan dan peraturan perundangan yang berlaku.
"Jadi diputuskan bahwa untuk masalah-masalah yang berhubungan dengan investasi ini, kami diminta untuk membuat suatu one stop shop yang akan juga diikuti lembaga kementerian terkait lain, itu juga nanti akan berada di dalam one stop shop itu," kata Bambang dalam keterangan pers di Kantor Presiden Jakarta, Senin (15/5/2023).
Bambang menjelaskan investor yang berminat menanamkan modal di IKN dapat mengunjungi sistem terpadu tersebut. Sebab, dalamnya terhubung dengan kementerian/lembaga terkait, antara lain Kemenko bidang Kemaritiman dan Investasi, BKPM, Kementerian Keuangan dan Kementerian PUPR.
Investor yang terkendala tentang perizinan dan insentif perpajakan dapat mengunjungi sistem tersebut sehingga dapat diimplementasikan sesuai kebijakan yang berlaku.
"Ada masalah, ada beberapa insentif tentang perpajakan yang memang harus dielaborasi dan implementasinya tentu ini akan ditunggu oleh para pelaku usaha," kata Bambang.
Adapun Presiden Joko Widodo pada Senin menggelar rapat terkait percepatan investasi di IKN. Sejauh ini, sudah ada 209 nota kesepahaman atau Letter of Intent (LOI) yang diajukan oleh para investor kepada Otorita IKN. Dari 209 LOI tersebut, 36 di antaranya sudah ditandatangani dalam bentuk perjanjian non disclosure agreement dimana pembicaraan sudah lebih rinci karena ada pertukaran data.
"Setelah itu biasanya akan melihat ke lapangan, kemudian setelah itu mereka membuat studi kelayakan dan tentu saja rencana bisnis yang akan diambil," kata Bambang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
