REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) melaksanakan “Sosialisasi Aktualisasi Pancasila Pada Tata Kelola Instansi Pemerintah” kepada Forum Sesmenko, Sekjen, Sesmen, Sestama Kementerian/Lembaga, Kasum TNI, Aserena TNI/Polri dan Ketua Forsesda. Dalam kegiatan tersebut Kepala BPIP Prof Yudian Wahyudi mengatakan, Pembangunan Nasional dalam mewujudkan aktualisasi nilai-nilai Pancasila merupakan pembangunan untuk mencapai tatanan masyarakat Indonesia yang berdaulat.
Berdaulat disini menurutnya dalam bidang politik, juga berdikari dalam semua bidang cita-cita bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila bukan hanya sebagai jejak dan saksi masa lalu, tetapi juga harapan di masa depan.
“Pancasila tidak bisa direduksi perannya hanya sebagai pedoman tingkah laku, tetapi lebih daripada itu, yaitu menjadi etika publik dalam konteks berbangsa dan bernegara," ungkapnya dalam siaran pers, Ahad (14/5/2023).
Yudian mengaku, di tengah berbagai tantangan yang dapat mengancam ideologi negeri ini, sejatinya mampu menyadarkan untuk bercermin dan memaknai sudah sejauh mana nilai-nilai luhur Pancasila telah diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.
“Pancasila hadir dalam penyelenggaraan ketatanegaraan oleh Kementerian/Lembaga, dimana hal ini selaras dengan kedudukan Pancasila sebagai filsafat kenegaraan dan ideologi politik negara," ujarnya.
Selain itu, Yudian menjelaskan aktualisasi Pancasila menjadi suatu tolak ukur refleksi bagaimana masyarakat memahami, memedomani, dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. “Pembinaan Ideologi Pancasila memiliki peran dalam memperkuat karakter dan sikap mental yang berorientasi pada kemajuan, disiplin, etos kerja, jujur, tekun, gigih, dan tangguh sebagai faktor penentu untuk mencapai kemajuan melalui proses pembangunan dan modernisasi di segala bidang kehidupan,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Utama BPIP Adhianti mengatakan, tata Kelola pemerintah baik merupakan menajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab sesuai dengan prinsip demokrasi. Hal ini kata Adhianti sejalan dengan pelaksanaan dukungan manajemen di Kementerian/Lembaga yang salah satunya menciptakan tata Kelola pemerintah yang baik dengan menekankan ASN memiliki etos kerja yang tinggi, efisien, efektif, akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang baik dan berkualitas.
“Presiden Joko Widodo pada presidential lecture Internalisasi dan Pembumian Pancasila yang diselenggarakan pada 3 Desember 2019, menyatakan bahwa setiap kebijakan pemerintah harus memiliki rasa ideologi Pancasila,” ujarnya.
Dia menjelaskan, posisi strategis Kesekretariatan dalam Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah menjadikan kami optimis bahwa rekan-rekan “Forses” memiliki peran penting dalam mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila pada Kementerian/Lembaga, dan Pemda masing-masing, sehingga mandat RPJMN program Pembinaan Ideologi Pancasila akan semakin masif dan dirasakan dampaknya oleh rakyat Indonesia.
“Kita paham betul bahwa Pancasila harus diterapkan dalam kehidupan baik dalam bekerja dan dalam kehidupan sehari-hari, maka dari itu, kami juga ingin meningkatkan kesadaran Aparatur Sipil Negara bahwa Pancasila harus diimplementasikan pada penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik,” katanya.
Dalam kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Kepala BPIP Prof Yudian Wahyudi, Wakil Kepala BPIP Dr Karjono, Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan Ir. Prakoso, Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi, Rima Agristina, dan Jajaran Peserta kegiatan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
