Selasa 09 May 2023 17:48 WIB

Denny Indrayana Endus 10 Strategi Jegal Anies Jadi Capres

Denny mengkritik sikap cawe-cawe Jokowi terkait pilpres.

Rep: Wahyu Suryana, Nawir Arsyad Akbar/ Red: Andri Saubani
Bakal Calon Presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan bersiap menyampaikan pidato politik di Tenis Indoor Senayan, Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Ahad (7/5/2023). Anies Baswedan menyampaikan pidato bertajuk Meluruskan Jalan Menghadirkan Keadilan yang dihadiri 4.000 relawan. Pada kesempatan tersebut juga dideklarasikan relawan Amanat Indonesia (Anies) yang merupakan komunitas gerakan yang memperjuangkan Anies sebagai Presiden 2024.
Foto:

Sebelumnya, Ketua DPP Partai Nasdem, Sugeng Suparwoto mengatakan yakin tidak ada penjegalan dalam proses pencapresan Anies.

"Nggak ada itu (penjegalan pencapresan Anies)," ujar Sugeng di Kantor Sekretariat Perubahan, Jakarta, pekan lalu.

Elektabilitas Anies saat ini terus berada di posisi tiga besar, bersama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Hal tersebut membuktikan adanya dukungan besar dari publik terhadap mantan gubernur DKI Jakarta itu.

"Itulah hebatnya Pak Anies, masih nomor tiga. Kalau di luar, Pak Anies sudah kelempar ke mana itu," ujar Sugeng.

Menurut Sugeng dalam acara makan siang bersama Luhut pada pekan lalu, Surya Paloh juga menyampaikan pandangannya agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak terlalu ikut campur dalam kontestasi pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

"Mohon maaf, kalau kayak gini, kayak gini, ada sebuah situasi yang menjadi tidak berimbang dalam image bahwa misalnya pemerintah atau presiden yang berpihak kepada calon tertentu. Itu seyogiyanya dihapuskan," ujar Sugeng.

Dukungan atau endorsement Jokowi kepada sosok tertentu pada Pilpres 2024 memang merupakan haknya sebagai warga negara. Namun, Surya ingin agar Jokowi memposisikan diri sebagai negarawan jelang kontestasi nasional tersebut.

"Mestinya, mohon maaf, Presiden sebagai kepala pemerintahan dan sekaligus kepala negara itu harus memposisikan sebagai negarawan gitu. Jadi tidak perlu, betul bahwa itu adalah hak asasi masing-masing, tapi kan masing-masing namanya pejabat publik itu kan ada namanya privilege, tetapi ada juga hak yang harus dibatasi," ujar Sugeng.

"Intinya bagaimana mengendorse satu per satu itu menurut hemat kita tidak bagus. Dalam konteks cawe-cawe lah kalau bahasa umumnya," sambung Ketua Komisi VII DPR itu.

Presiden Jokowi membantah dirinya ikut campur dalam persiapan pemilu 2024 saat mengundang enam ketua umum partai politik di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (2/5/2023) malam. Menurut dia, pertemuan itu hanya dilakukan untuk berdiskusi saja.

"Cawe-cawe. Bukan cawe-cawe. Wong itu diskusi saja kok (disebut) cawe-cawe. Diskusi," kata Jokowi memberikan tanggapannya sambil tertawa, di Sarinah, Jakarta Pusat, Kamis (4/5/2023).

 

photo
Manuver Surya Paloh antara Anies dan Jokowi. - (Republika/berbagai sumber)

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement