REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy meyakini target penurunan angka stunting sebesar 14 persen pada 2024 bisa diraih. Hal itu berdasarkan pemantauannya atas kinerja Pemda dalam penanganan stunting.
"Insya Allah kita capai karena karena beberapa provinsi menunjukkan kinerja yang sangat bagus dalam penanganan stunting, termasuk Provinsi Bali," kata Muhadjir kepada wartawan di sela kegiatan The ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC) 2023 Knowledge Forum di kawasan Nusa Dua, Badung, Provinsi Bali pada Ahad (7/5/2023).
Muhadjir merujuk hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) dimana angka stunting tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 2,8 persen daripada 2021. Angka stunting tahun 2022 turun menjadi 21,6 persen ketimbang tahun sebelumnya 24,4 persen.
Muhadjir menekankan permasalahan stunting di Tanah Air wajib dituntaskan secepatnya. Pasalnya, masalah stunting menjadi hambatan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) supaya Indonesia bisa memaksimalkan bonus demografi.
"Stunting bagian dari upaya menyelamatkan bonus demografi, kalau semuanya stunting akan menjadi petaka bagi Indonesia," ujar eks mendikbud itu.
Oleh karena itu, Muhadjir berkomitmen mengentaskan stunting agar generasi Indonesia semakin berkualitas.
"Sebelum kita memberikan keterampilan masuk ke dunia kerja, harus dipastikan bibitnya selamat dari stunting," ucap Muhadjir.
Muhadjir juga mengatakan Pemerintah bakal mendongkrak penurunan stunting lewat langkah-langkah intervensi, dimana salah satunya dengan kehadiran Puskesmas. Ia meminta semua Puskesmas memiliki alat USG dan Antropometri agar upaya pencegahan stunting bisa optimal.
"Puskesmas yang memiliki kekurangan USG dan Antropometri agar segera diajukan ke Kemenkes," ujar Muhadjir.
Selanjutnya, Muhadjir menyebut penanganan stunting dipadukan dengan penanganan persoalan lain seperti masalah kemiskinan, kemiskinan ekstrem, perbaikan sanitasi air bersih. Hal ini didukung data dari BKKBN, Kementerian Sosial, Kemendes PDTT.
"Kemudian kita crosscheck dengan data Dukcapil untuk memastikan identitas yang bersangkutan," ucap Muhadjir.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
