REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan politikus Partai Demokrat, Anas Urbaningrum mengungkapkan bahwa di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beberapa kali pertemuan partai politik di gelar di Istana. Meskipun memang banyak rapat kerap digelar di Cikeas.
Pernyataan itu disampaikan Anas merespons sejumlah pertanyaan serupa yang diajukan kepadanya terkait rapat koalisi di Istana. "Banyak yang bertanya ke saya apakah dulu waktu periode Presiden SBY pernah ada pertemuan partai koalisi di Istana? Ya jelas pernah beberapa kali," ujar Anas lewat tulisan tangan yang diunggah di akun Twitter centang biru Anas Urbaningrum, Sabtu (6/5/2023).
Ia pun menceritakan momen ketika pertemuan partai koalisi di Istana, tapi salah satu partai koalisi tidak diundang. Anas tidak menyebut partai dimaksud. Namun ia meyakinkan bahwa konteks tidak diundangnya berbeda dengan kejadi periode Presiden Joko Widodo.
Seperti diketahui, baru-baru ini Presiden Jokowi mengundang pimpinan partai politik ke Istana merdeka. Ada enam parpol propemerintah yang diundang, minus Nasdem yang dianggap sudah berbeda jalan.
Langkah Jokowi ini menuai kritik dari sejumlah politikus Demokrat yang menilai Presiden sejatinya tak menggelar pertemuan politik di Istana. Namun Presiden Joko Widodo meyakinkan bahwa ia bukan hanya pejabat publik, tapi juga pejabat politik.
"Dalam politik itu wajar-wajar saja, biasa. Dan saya itu adalah pejabat publik sekaligus pejabat politik. Jadi biasa kalau saya berbicara politik, ya boleh dong," ujarnya saat memberi keterangan kepada awak media di Mal Sarinah, Jakarta Pusat, Kamis.
Jokowi menambahkan bahwa selama ini dia juga banyak berbicara berkaitan dengan pelayanan publik. Menurut Jokowi kedua hal itu menjadi tugas seorang Presiden, tetapi dia akan berhenti ikut campur ketika sudah ada penetapan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.
Jokowi mengaku bahwa dalam pertemuan yang berlangsung selama kurang lebih tiga jam pada Selasa (2/5/2023) malam, ia membicarakan banyak hal dengan para petinggi parpol koalisi, terutama terkait politik yang bersangkutan langsung dengan negara ke depannya.
"Semuanya dibicarakan, utamanya terkait politik yang menyangkut negara ke depan akan seperti apa tantangannya," kata Jokowi.
Jokowi bahkan menyebut kriteria kepemimpinan nasional yang bisa mengatasi tantangan ke depan. "Itu semuanya butuh kepemimpinan nasional dengan leadership yang kuat, yang dipercaya oleh rakyat, internasional, dan investor," ujarnya.