REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mohamad Sohibul Iman berpesan kepada penyelenggara pemilihan umum (Pemilu) 2024 agar menjalankan tahapan kontestasi dengan jujur dan adil. Termasuk kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar netral dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024.
"Tentu kita juga berharap Pak Jokowi dengan kenegarawanannya beliau bisa bersikap netral. Sehingga anak anak bangsa terbaik ini bisa berkompetisi dengan situasi yang sangat kondusif," ujar Sohibul di Kantor Sekretariat Perubahan, Jakarta, Jumat (5/5/2023).
Netralitas tersebut diharapkannya hadir demi menghasilkan pemimpin lewat kontestasi yang sportif. Di mana tujuan utamanya adalah kepentingan masyarakat dan masa depan Indonesia.
"Saya kira itu menjadi bahasan kami dan mudah-mudahann harapan Koalisi Perubahan untuk Persatuan bisa menjadi sesuatu yang disambut baik semua elemen politik dan bangsa yang lain," ujar Sohibul.
Koalisi Perubahan untuk Persatuan juga disebutnya memantau dinamika politik yang terjadi saat ini. Mulai dari dideklarasikannya Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden (capres) hingga wacana pembentukan koalisi besar.
Ia tak mengomentari lebih panjang terkait Ganjar dan wacana koalisi besar. Namun diyakininya, dari dinamika tersebut akan menghasilkan lebih dari dua pasangan capres-cawapres pada Pilpres 2024.
"Ini merupakan sesuatu yang sejak awal diinginkan dan kita upayakan supaya paslon ini lebih dari dua. Kenapa? karena kita ingin keterbelahan itu tidak terbangun dikarenakan dua paslon dan itu berkepanjangan," ujar Sohibul.
Di lokasi yang sama, bakal capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Rasyid Baswedan menegaskan prinsip bahwa pemilik kekuasaan suatu negara adalah rakyat. Karenanya, ia tak setuju dengan pernyataan hilang atau berpindahnya kekuasaan.
Kekuasaan disebutnya tak akan pernah hilang, karena hal tersebut ada di tangan rakyat. Sehingga, ia menyinggung pihak-pihak yang merasa khawatir jika nantinya kehilangan kekuasaan.
"Kalau ada yang merasa kekuasaan di tangan dirinya, maka dia sedang tidak menghargai prinsip-prinsip dasar dalam sebuah demokrasi, itu pasti. Karena prinsip dasar demokrasi kekuasaan ada di tangan rakyat, jadi jangan pernah bicara tentang kehilangan kekuasaan," ujar Anies.
Menurutnya, itulah prinsip dasar demokrasi yang harus dipegang semua pihak, yakni kekuasaan di tangan rakyat. Jangan pernah ada yang merasa bahwa pemegang kekuasaan kecuali rakyat, yang ada adalah pembawa kewenangan.
"Jadi itu karena itu tidak usah khawatir soal tadi ancaman mengancam tidak ada, karena ini soal sirkulasi, rotasi pemegang kewenangan dari rakyat," ujar Anies.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
