REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (Tekad) melakukan telaah dan penyempurnaan untuk lebih fokus pada target pencapaian di 2025. Jika target tersebut tercapai, maka sangat mungkin program itu berlanjut, atau tidak berhenti hanya sampai 2025 sehingga diharapkan dapat memberi manfaat secara berkesinambungan.
Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Taufik Madjid mengatakan, kegiatan mid term review dan workshop nasional digelar untuk menyamakan persepsi atas prioritas program. Hal itu dilakukan dengan memperhatikan unsur urgensi serta luasnya jangkauan sasaran agar efektif mencapai target program di tahun 2025.
"Karena program ini sampai 2025, bahkan potensial akan extend sampai dengan 2030. Yang penting penekanannya adalah hari ini. Kalau hari ini berhasil, pasti program ini akan terus berlanjut berkesinambungan," kata Taufik saat menutup Workshop Nasional Pengelolaan Program Tekad, di Denpasar, Bali, sebagaimana keterangan tertulisnya pada Selasa (18/4/2023).
Rangkaian kegiatan tersebut menghasilkan beberapa kesepakatan. Mulai dari perubahan struktur organisasi dari pusat hingga daerah, penyederhanaan komponen program, hingga revisi target kelompok sasaran. "Artinya, desain atas program yang sudah kita bahas, evaluasi lewat mid term review itu diterima dan disepakati oleh kita semua. Dan karena itu butuh konsistensi penuh komitmen dari kita semua untuk menyukseskan program ini," ujar dia.
Workshop nasional Program Tekad dilakukan untuk menyepakati sekaligus sosialisasi hasil mid term review yang sudah digelar pada 2022. Kesepakatan yang dihasilkan salah satunya menyetujui perubahan struktur organisasi dari tingkat pusat hingga desa, penyederhanaan komponen, dan aktivitas program, serta retargeting desa sasaran dari yang semula 1.720 desa dengan 412.000 rumah tangga, menjadi 1.110 desa dan 149.850 rumah tangga.
Workshop tersebut diikuti oleh pelaksana Program Tekad di tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, dan pihak terkait lainnya, meliputi gubernur dari lokus Program Tekad hingga bupati dari daerah Program Tekad di wilayah Papua. Program ini merupakan kerja sama Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kemendes PDTT dengan International Fund for Agricultural Development (IFAD).
Program dimaksudkan untuk memberdayakan masyarakat desa atau kampung sehingga mereka mampu berkontribusi terhadap transformasi serta pertumbuhan yang inklusif di 9 provinsi wilayah timur Indonesia, yaitu Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
