REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa sebuah koalisi harus memiliki kekuatan di DPR yang juga besar. Pihaknya sendiri ingin agar koalisinya pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024 memiliki 50 persen plus satu di lembaga legislatif itu.
"Arahnya memang dukungan dari rakyat di dalam pilpres harus senafas dengan dukungan dari DPR berupa kekuatan 50 persen plus satu. Guna memastikan efektivitas jalannya pemerintahan presidensial," ujar Hasto usai acara Pendidikan Kebangsaan dan Pelatihan Dakwah Digital Tahun 2023.
Besarnya kekuatan di DPR tentunya akan membantu jalannya pemerintahan yang terpilih untuk periode 2024-2029. Sebab ia berkaca pada Pilpres 2014, ketika Joko Widodo (Jokowi) berpasangan dengan Muhammad Jusuf Kalla (JK) diusung Koalisi Indonesia Hebat.
Koalisi Indonesia Hebat saat itu diisi oleh PDIP, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Nasdem, Partai Hanura, dan PKP Indonesia. Untuk mengarungi PIlpres 2014, mereka mengantongi 37,14 persen atau 208 kursi di DPR.
Sedangkan lawannya, pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa diusung oleh Koalisi Merah Putih yang dideklarasikan oleh Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Bulan Bintang (PBB). Mereka memiliki modal 48,93 persen suara atau 292 kursi di DPR untuk menghadapi PIlpres 2014.
"Ternyata pemerintahan (Jokowi-JK) yang mendapat dukungan yang sangat kuat itu bisa dikalahkan oleh manuver kerja sama yang sifatnya pragmatis di DPR. Itu yang dikatakan sebagai tsunami politik yang pertama, sehingga akhirnya pimpinan dan alat kelengkapan dewan dikuasai oleh partai-partai yang tidak mendukung pemerintahan," ujar Hasto.
"Dampaknya konsolidasi pemerintahan berjalan jauh lebih lama dari perencanaannya. Belajar dari itu, memang PDI Perjuangan terus menjaga soliditas dari kerja sama partai politik yang mengusung Pak Jokowi dan KH Maruf Amin dan terbukti bisa berjalan dengan baik," sambungnya.
PDIP sendiri lebih senang menyebut koalisi sebagai kerja sama politik. Ia memastikan partai berlambang kepala banteng itu pasti akan bekerja sama dengan partai politik lain, meskipun mereka telah memenuhi presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden sebesar 20 persen.
"Spirit PDI Perjuangan membangun kerja sama kan dengan gotong royong. Itu saripati Pancasila yang menjadi kultur bangsa sejak kerja sama ini dilakukan," ujar Hasto.
PDIP sendiri mengaku terus berkomunikasi dengan partai politik lain, meskipun diakuinya kebanyakan dilakukan secara tertutup. "Kami ingin kerja sama itu didasarkan pada suatu platform agenda pemerintahan," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
