REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Bupati Pemalang nonaktif Mukti Agung Wibowo dituntut 8,5 tahun penjara dalam kasus dugaan penerimaan suap dan gratifikasi dalam promosi jabatan di lingkungan pemerintah kabupaten setempat. Jaksa penuntut umum (JPU) Ahmad Hidayat Nurdin dalam sidang yang digelar secara hibrida di Pengadilan Tipikor Semarang, Jumat (14/4/2023) malam, juga menuntut terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp 300 juta dan uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 5,3 miliar.
Dalam tuntutannya, jaksa menyatakan bahwa Mukti Agung Wibowo terbukti bersalah melanggar Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001. Mukti Agung, kata jaksa, terbukti menerima suap dan gratifikasi selama periode Maret 2021 hingga Juli 2022.
Suap dan gratifikasi tersebut, antara lain, berasal dari uang syukuran para pejabat yang dipromosikan, iuran, dan penyisihan anggaran dari dinas-dinas serta fee pekerjaan dari sejumlah pelaksana proyek di Kabupaten Pemalang. Jaksa menyebut total suap dan gratifikasi yang terkumpul melalui orang kepercayaan bupati, Adi Jumal Widodo, itu mencapai Rp 6,8 miliar.
"Dari jumlah tersebut, sebesar Rp 5,3 miliar untuk kepentingan terdakwa Mukti Agung Wibowo," katanya dalam sidang yang dipimpin Hakim Ketua Bambang Setyo Widjanarko.
Dalam pertimbangannya, jaksa mengatakan bahwa terdakwa Mukti Agung Wibowo sejak awal sudah menunjuk orang kepercayaannya, Adi Jumal Widodo, untuk menerima uang yang berkaitan dengan promosi dan mutasi jabatan. Selain itu, lanjut dia, perbuatan terdakwa tersebut tidak sejalan dengan program pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Dalam perkara tersebut, jaksa juga menuntut orang kepercayaan bupati, Adi Jumal Widodo, yang diadili atas dugaan tindak pidana yang sama dengan hukuman 7 tahun penjara serta denda Rp 300 juta. Atas tuntutan jaksa tersebut, hakim memberi kesempatan kepada para terdakwa untuk menyampaikan pembelaan pada sidang yang akan datang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika