Terpisah, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, tak mau menjawab cara atau metode penanganan kemiskinan ekstrem di Jakarta yang naik pada 2022. Dia justru menyinggung upaya Jakarta dalam memberikan Kartu Jakarta Sehat (KJP), Kartu Jakarta Pintar (KJP), hingga dukungan pemberian makanan gizi tambahan tanpa memerinci program tersebut.
“Saya tidak menjawab itu (penanganan kemiskinan ekstrem Jakarta)” kata Heru di Jakarta, beberapa waktu lalu.
Heru mengaku belum mengetahui lebih lanjut kategori kemiskinan ekstrem. Namun demikian, kata dia, salah satu indikator yang sudah dipastikan adalah pengeluaran yang tidak lebih dari Rp 11 ribu per harinya.
“DKI terhadap warga kelompok itu kan sudah diberikan ada bantuan makanan, kesehatan, KJP, KJS, wifi gratis, ada PKH, PMT anak sekolah,” tuturnya.
Menurutnya, sejauh ini DKI sudah berupaya dan melakukan intervensi lebih banyak terhadap kemiskinan ekstrem. “Boleh lihat sendiri,” katanya.
Jakarta bagian utara membutuhkan perhatian pengambil kebijakan di tingkat pusat dan pemerintah daerah. Semakin cepat kebijakan diambil, untuk menyelamatkan manusia dan lingkungan, semakin baik bagi kota besar ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
