Hasil survei SMRC berbeda dengan pengamatan Wakil Presiden Ma'ruf Amin sebelumnya. Menurut Ma'ruf, indikasi polarisasi ini sudah mulai muncul saat ini melalui penggunaan politik identitas.
"Saya kira sudah ada, sudah pernah dilihat, misalnya memakai masjid sebagai tempat kampanye. Itu salah satu indikasi," ujar Ma'ruf dalam sambutannya pada Dialog Kebangsaan Bersama Partai Politik Dalam Rangka Persiapan Pemilu Tahun 2024 di The St. Regis Jakarta, Senin (13/3/2023).
Karena itu, Ma'ruf meminta agar polarisasi menggunakan politik identitas di rumah ibadah, lembaga pendidikan dan simbol-simbol keagamaan ini segera dicegah. Menurut Ma'ruf, hal ini penting agar tidak semakin berlanjut dan memecah belah masyarakat.
"Kalau itu tidak segera dicegah, tempat-tempat ibadah, tempat-tempat pendidikan, dijadikan tempat kampanye, pesantren-pesantren, nanti pembelahan bukan hanya di masyarakat tapi di dalam pesantren, di dalam masjid, di tempat-tempat ibadah itu bisa terjadi," ujarnya.
Ma'ruf mengingatkan untuk tidak mengulang pengalaman buruk pada Pemilu 2019 lalu, di mana politik identitas mengemuka dan menyebabkan pembelahan di masyarakat. Karena itu, Ma'ruf mendorong narasi tidak menggunakan politik identitas ini terus didorong dalam setiap kesempatan kepada partai politik maupun peserta Pemilu. Ma'ruf pun mengapresiasi penyelenggaraan Dialog kebangsaan yang digelar Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk mengantisipasi ujian tersebut agar jangan sampai terulang.
"Karena itu sejak jauh-jauh hari seperti acara dialog kebangsaan seperti ini, kemudian juga tentu sosialisasi, terus dilakukan supaya tidak terulang, dan diingatkan terus tidak menggunakan politik identitas," katanya.
Tidak hanya masyarakat yang diingatkan, media massa juga diminta untuk tidak tergelincir dalam polarisasi pemilu. Hal itu diutarakan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat puncak peringatan Hari Pers Nasional 2023 di Deli Serdang, Sumatera Utara, Februari lalu.
“Memasuki tahun politik media massa harus tetap berpegang teguh pada idealisme, obyektif, dan tidak tergelincir dalam polarisasi,” kata Jokowi.
Jokowi mengatakan, media massa harus tetap menjadi pilar demokrasi yang keempat dan menjadi referensi utama bagi masyarakat dalam mendapatkan informasi. Ia menegaskan, peran utama media saat ini semakin penting untuk menyebarkan kebenaran dan mengungkap fakta.
Media arus utama juga diharapkan untuk menjaga dan mempertahankan misinya dalam mencari kebenaran dan membangun optimisme.
“Peran utama media kini semakin penting untuk mengamplifikasi kebenaran dan menyingkap fakta terutama di tengah keganasan posttruth, pascafakta dan pascakebenaran,” ujarnya.
Karena itu, ia meminta semua pihak, baik lembaga pemerintah pusat dan daerah, BUMN, perusahaan swasta, hingga lembaga swadaya masyarakat untuk mendukung keberadaan media arus utama. Agar tetap eksis, Jokowi juga mendorong media arus utama untuk melakukan inovasi, adaptif terhadap teknologi, dan melakukan langkah strategis.
“Namun media massa tidak boleh dibiarkan berjalan sendiri. Pemerintah dan semua pemangku kepentingan harus memberikan dukungan,” tambah Jokowi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
