Senin 13 Mar 2023 15:47 WIB

Kepala BNPT Tuding Satu Parpol Baru Disusupi Jaringan Teroris

Komjen Boy Rafli mewaspadai orang terafiliasi teroris yang ada di satu partai baru.

Rep: Febryan A/ Red: Erik Purnama Putra
Kepala BNPT, Komjen Boy Rafli Amar.
Foto: Republika/Flori sidebang
Kepala BNPT, Komjen Boy Rafli Amar.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komjen Boy Rafli Amar menuding, ada satu partai politik (parpol) baru yang disusupi oleh orang yang terafiliasi dengan jaringan teroris. Untungnya, kata dia, partai itu tidak lolos sebagai peserta Pemilu 2024.

"Ada partai-partai baru tertentu yang diindikasikan bahwa calon-calon pengurusnya ada afiliasi ke jaringan teroris," kata Boy dalam acara 'Dialog Kebangsaan Bersama Partai Politik Dalam Rangka Persiapan Pemilu 2024' yang digelar BNPT di The St Regis Hotel, Jakarta Selatan, Senin (13/3/2023).

Ketika dikonfirmasi, Boy menyebut, memang hanya terdapat satu parpol yang disusupi jaringan kelompok teroris. Dia enggan menyebutkan nama partai tersebut. Eks Kadiv Humas Polri itu memastikan, partai yang disinggungnya tidak lolos sebagai peserta Pemilu 2024.

"Ada satu partai (yang disusupi). Saya lihat daftar (partai peserta Pemilu 2024), partai itu tidak masuk," kata Boy kepada wartawan.

Boy menyebut, partai yang disusupi jaringan teroris itu gagal ikut pemilu karena tidak lolos dalam tahap verifikasi di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dia pun memastikan, sebanyak 18 parpol nasional dan enam partai lokal Aceh yang lolos sebagai peserta Pemilu 2024, adalah partai bersih dari jaringan teroris.

Kendati begitu, Boy menegaskan, BNPT akan tetap mewaspadai orang-orang terafiliasi teroris yang ada di satu partai baru itu. "Jangan sampai mereka membentuk partai baru, tetapi pengurusnya latar belakangnya kelompok intoleran, radikal, teroris," ujar Boy.

Dalam pemaparannya saat diskusi, Boy menjelaskan, kelompok teror memang mulai mengubah strategi, dari menggunakan peluru menjadi memakai kotak suara. Mereka berupaya menjadi bagian dari pemilu untuk mencapai tujuan akhirnya.

"Ada perubahan strategi dari bullet ke ballot, dari peluru ke kotak suara. Perubahan strategi ini adalah salah satu siasat jaringan-jaringan yang terafiliasi (teroris), termasuk kelompok intoleran untuk bisa menjadi bagian dalam pesta demokrasi, masuk ke dalam pesta demokrasi kita," ujar Boy.

Meski berupaya masuk ke dalam pesta demokrasi, kata Boy, kelompok teror ini pada dasarnya tidak suka dengan pemilu. Lebih dari itu, mereka menganggap hukum Indonesia adalah hukum kafir, dan negara Indonesia merupakan negara thogut. Tujuan mereka menjadi bagi dari parpol adalah untuk mengganggu gelaran Pemilu 2024.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement