Pekan lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan kegeramannya mengetahui kasus-kasus viral yang menyeret sejumlah pejabat akhir-akhir ini. Ia mengaku juga mengikuti kasus terkait pamer kekayaan para pejabat pajak dan bea cukai di media sosial.

Karena kasus itu, Jokowi pun memahami kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah saat ini.

"Dari komentar-komentar yang saya baca baik di lapangan maupun di kementerian, di media sosial karena peristiwa di pajak dan di bea cukai. Saya tahu betul mengikuti kekecewaan masyarakat terhadap aparat kita aparat pemerintah," kata Jokowi saat membuka Sidang Kabinet Paripurna terkait rencana kerja pemerintah tahun 2024 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (2/3/2023).

Jokowi mengatakan, pamer kekayaan dan kekuatan yang banyak dilakukan oleh para pejabat ini dinilainya telah membuat masyarakat kecewa. Karena itu, Jokowi menekankan perlunya reformasi birokrasi sehingga masyarakat bisa terlayani dengan baik, secara efektif dan akuntabel.

"Kalau seperti itu ya kalau menurut saya pantas rakyat kecewa karena pelayanannya dianggap tidak baik, kemudian aparatnya perilakunya jemawa dan pamer kuasa, kemudian pamer kekuatan pamer kekayaan hedonis," ujar Jokowi.

Jokowi pun meminta seluruh jajarannya baik menteri dan kepala lembaga agar mendisiplinkan bawahannya serta kembali menjelaskan apa saja yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan oleh para pejabat pemerintahan.

"Saya minta kepada seluruh menteri dan kepala lembaga untuk mendisiplinkan para dibawahnya memberitahu apa-apa yang tidak boleh dan apa yang boleh dilakukan," kata Jokowi.

Jokowi juga menekankan menterinya agar para pegawainya tidak lagi pamer kekuasaan dan kekayaan di media sosial. Menurut dia, sikap para pejabat pemerintahan itu sangat tidak pantas.

"Saya ingin tekankan jangan, supaya ditekankan kepada kita kepada bawahan kita, jangan pamer kekuasaan jangan pamer kekayaan, apalagi sampai di pajang-pajang di IG, di media sosial itu sebuah kalau aparat birokrasi sangat sangat tidak pantas," tegas Jokowi.

Khusus kasus Eko Darmanto, pejabat publik yang memamerkan kekayaan disebut tidak memiliki empati terhadap masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Bahkan, belum lama ini, BPS merilis bahwa DIY menjadi provinsi termiskin di Pulau Jawa.

"Di Yogya itu kan angka kemiskinannya tinggi, gini rasionya tinggi, angka pengangguran masih banyak, sehingga praktik kehidupan pribadi mestinya mencerminkan setidak-tidaknya ada empati," kata Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto, belum lama ini.

Adapun, Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Kadarmanta Baskara Aji mengatakan, bahwa pejabat publik seharusnya mengedepankan kesahajaan dengan tidak pamer kekayaan. Pejabat publik harus menjadi contoh bagi masyarakat untuk hidup sederhana. 

"Di tengah kita kan bukan semua orang yang memiliki kekayaan, sehingga (pejabat publik) mestinya momong masyarakat yang saat ini masih hidup sederhana," kata Aji. 

Pasal Sangkaan untuk Mario Dandy Berubah - (Infografis Republika)

Ikuti Whatsapp Channel Republika