REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Upaya merelokasi warga menjadi salah satu opsi yang tengah dibahas oleh BUMN bersama Pemprov DKI Jakarta mengenai tindak lanjut penanganan paska kebakaran depo Pertamina Plumpang, Koja, Jakarta Utara pada Jumat (3/3/2023). Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah mengusulkan agar Pemprov DKI Jakarta memanfaatkan Wisma Atlet Pademangan, Jakarta Utara sebagai lokasi relokasi warga.
"Saya berpikir, kenapa Pemda DKI tidak minta kepada Mensetneg (Menteri Sekretaris Negara) untuk Wisma Atlet Pademangan dibuat saja untuk mereka korban kebakaran. Ini darurat ya, daripada mereka mesti cari kontrakan atau rumah tinggal sementara, kan kasihan," kata Ida kepada wartawan di Jakarta, Senin (6/3/2023).
Selain usulan penggunaan Wisma Atlet Pademangan, Ida juga mengusulkan tempat lainnya. Diantaranya rumah susun sewa (rusunawa) Nagrak, Cilincing, Jakarta Utara.
"Atau di Nagrak, kita punya Nagrak kan, rusunawa Nagrak ini juga banyak yang kosong, bisa juga di sana. Warganya dikasih pilihan mau di Nagrak atau di Wisma Atlet," ujarnya.
Penempatan relokasi itu, menurut Ida bisa bersifat selamanya. Pasalnya, lokasi permukiman di dekat depo Pertamina Plumpang saat ini memang sudah tidak layak lagi untuk ditinggali.
Lebih lanjut, untuk opsi Wisma Atlet Pademangan, Pemprov DKI perlu berkoordinasi lebih lanjut dengan Pemerintah Pusat. Terutama Wisma Atlet Pademangan yang diketahui milik Sekretariat Negara (Setneg).
"Saya yakin kok Mensetneg langsung kasih itu kalau Pemda DKI mau minta untuk itu ditempatin oleh saudara kita yang sedang kena musibah," kata dia.
Sebelumnya diketahui, pada Ahad (5/3/2023), Presiden Joko Widodo meminta PT Pertamina dan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta untuk segera memutuskan solusi terkait insiden kebakaran di Depo Plumpang.
Hal mengingat buffer zone atau wilayah penyangga sangat berbahaya bagi permukiman penduduk. "Terutama, karena ini zona yang bahaya. Tidak bisa lagi ditinggali, tetapi harus ada solusinya," kata Jokowi.
Solusi tersebut bisa dengan memindahkan Depo Pertamina Plumpang ke daerah reklamasi atau merelokasi penduduknya ke daerah lain. Jokowi pun menekankan keamanan dan keselamatan masyarakat menjadi hal utama.
"Bisa saja Plumpang-nya digeser ke reklamasi atau penduduknya yang digeser ke relokasi," ujar Jokowi.
Selain di Depo Plumpang, Jokowi juga meminta jajarannya untuk mengaudit seluruh zona-zona berbahaya lainnya. "Tapi semuanya memang harus zona-zona berbahaya ini tidak hanya di sini saja harus diaudit, harus dievaluasi semuanya karena menyangkut nyawa. Tadi saya sudah perintahkan semuanya," kata Jokowi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
